Emak-emak Lempar Sampah ke Gedung DPRD Protes Kelakuan Dewan, Dedi Mulyadi: Nambah Kerjaan

"Berdemokrasi adalah hak setiap orang. Saling menghargai adalah kewajiban setiap orang," kata Dedi.

Adapun poin-poin tuntutan massa Rakyat Anti Penggusuran antara lain:

 1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kakuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.

 2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.

 3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.

 4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.

 5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.

 6. Pangkas anggaran DPR, Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Dulu Debat dengan Dedi Mulyadi, Aura Cinta Kini Muncul Singgung Gubernur: Dijadiin Konten Pejabat

 7. Batalkan Perjanjian Kerjasama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.

 8. Reformasi POLRI dan wujudkan Supremasi Sipil, kembalikan Militer ke barak.
 
9. Tangkap, Adili dan Penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat dimasa lalu.

 10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September. Kemarahan Rakyat bukan tindakan Terorisme.

Tak hanya anggota dewan, Dedi Mulyadi sebagai kepala daerah juga pernah didemo rakyatnya.

Hal ini buntut kebijakan larangan study tour bagi para siswa.

Pelaku pariwisata pun keberatan dengan kebijakan baru ini hingga melangsungkan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025).

Sejak larangan itu diturunkan, perputaran ekonomi di banyak daerah wisata di Jawa Barat berhenti sampai menurunkan penghasilan warga sekitar.

Baca juga: Buntut Candaan yang Seksis, Dedi Mulyadi Kena Semprot Komnas Perempuan: Warga Bisa Ikut Melaporkan