Sosok Widya Pratiwi DPR RI Dibandingkan dengan Uya Kuya: Joget-joget saat Rapat tapi Tak Dihukum

TRIBUNMADURA.COM - Sosok anggota DPR RI bernama Widya Pratiwi menjadi sorotan publik belakangan ini.

Namanya disandingkan dengan Eko Patrio dan Uya Kuya yang sempat naik daun selama demonstrasi di akhir Agustus 2025.

Widya Pratiwi dan Eko Patrio serta Uya Kuya memiliki nasib berbeda meski sama-sama joget-joget saat rapat.

Kala dua koleganya dinonaktifkan sebagai konsekuensi, posisi wanita berusia 55 tahun di bangku legislatif tetap aman.

Itulah yang disuarakan oleh Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (PB Ampera) Maluku.

Bahkan mereka ingin Ketua DPW PAN Maluku itu segera dicopot dari jabatannya.

Menurut Ketua Umum PB Ampera Maluku, Rumadhan Wahyu Pratama, hal itu menunjukkan bahwa PAN tebang pilih.

Widya Pratiwi dianggap kebal dari sanksi sementara Eko Patrio dan Uya Kuya dihukum walau hanya berupa penonaktifan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google News TribunMadura.com

Baca juga: 1 Rumah Dijarah, Tanah Bangunan Sri Mulyani Ternyata 11, Ada yang di Luar Negeri Senilai Rp20 M

"Ini bukan lagi soal etika, tapi soal konsistensi dan keadilan. Jika Eko Patrio dan Uya Kuya bisa langsung dinonaktifkan, mengapa Widya Pratiwi kebal? Dugaan adanya perlakuan istimewa ini mempermalukan PAN dan melukai rakyat Maluku," ujar Rumadhan seperti dilansir dari Tribun Ambon, Minggu (7/9/2025).

Menurut Rumadhan, posisi Widya sebagai Ketua DPW PAN Maluku tidak bisa dijadikan tameng politik. 

Ia menegaskan bahwa jabatan strategis seharusnya diisi oleh figur yang mampu menjaga marwah partai dan martabat rakyat, bukan oleh sosok yang justru menimbulkan kontroversi dan menuai kecaman publik.

"Aksi berjoget di ruang parlemen sudah cukup menjadi bukti bahwa Widya tidak layak memimpin PAN Maluku. Kami bukan hanya mendesak penonaktifan, tapi secara tegas mendesak pencopotan Widya Pratiwi dari jabatan Ketua DPW PAN Maluku," tegas Rumadhan.

Baca juga: Aktivis Dear Jatim Sumenep Bakal Geruduk Rumah Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Sampaikan 8 Tuntutan

PB Ampera Maluku memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka diabaikan, masyarakat Maluku akan menilai PAN sebagai partai yang oportunis, yaitu keras kepada kader lemah namun lunak terhadap kader yang dekat dengan elite.

"Kalau PAN serius ingin disebut partai reformis, buktikan dengan menegakkan disiplin tanpa pandang bulu. Jika tidak, rakyat Maluku sendiri yang akan mencatat PAN sebagai partai yang gagal menjaga integritas. Copot Widya sekarang, atau PAN akan kehilangan wajah di Maluku," pungkas Rumadhan.

Jika DPP PAN tetap bungkam, PB Ampera Maluku mengancam akan mengkonsolidasikan massa untuk melakukan aksi besar-besaran di kantor DPW PAN Maluku dalam waktu dekat. 

Gerakan ini sebagai bentuk protes dan desakan terakhir agar PAN bertindak adil dan konsisten terhadap semua kadernya.

Berdasarkan hasil penelusuran Tribun Madura, Widya Pratiwi merupakan wanita yang lahir pada 28 April 1970.

Dia merupakan istri dari Murad Ismail, gubernur Maluku periode 2019-2024.

Baca juga: Padahal Didatangi Rakyat Demo, Anggota DPR RI Malah Banyak Bolos, Formappi: Aneh Juga

Seolah mengikuti jejak suami, Widya menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Maluku.

Dia juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku periode 2019-2024.

Pada Pemilu 2024, dia terpilih sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN dengan 163.315 suara.

Melansir dari laman resmi DPR RI, dia pernah mengenyam pendidikan di SDN 01 Klender, SMPN 194 Duren Sawit, dan SMAN 48 Pinang Ranti.

Di sumber sama, dia juga tercatat pernah melanjutkan pendidikan tinggi di Sastra Jepang Universitas Indonesia dan Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Sebelum itu, pihak DPR RI sempat buka suara soal video viral anggotanya yang berjoget-joget saat rapat.

Video itu diikuti oleh komentar dan aksi insensitif dari anggota DPR RI sampai membuat rakyat berunjuk rasa.

Baca juga: Anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois Meninggal Dunia Usai Kecelakaan Maut di Tol Pemalang- Batang

Aksi itu mendapat respon dari partai politik yang menaungi mereka.

Sebut saja partai Nasional Demokrat (NasDem) yang pertama kali menghukum Ahmad Sahroni dai Nafa Urbach hari ini, Minggu (31/8/2025).

Tak lama, Partai Amanah Nasional (PAN) turut menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio.

Tak hanya itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI juga bersuara.

Dia menyebutkan perilaku empat anggota DPR RI itu ditambah Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir telah melanggar kode etik.

Pertama, Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menyinggung komentar ‘tolol’ Ahmad Sahroni.

"Melanggar etik, yang pertama, ngomong tolol itu melanggar etik," kata Nazaruddin saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Sahroni sempat menyebut bahwa usulan agar DPR RI dibubarkan disampaikan orang-orang dengan mental paling tolol.

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia," ujar Sahroni di Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025).

Selain pernyataan yang membuat publik marah, bentuk pelanggaran etik yang dilakukan adalah berjoget di gedung Parlemen.

Aksi ini dilakukan oleh Uya Kuya yang dinilai tidak memiliki empati atas kesulitan masyarakat.

Sementara itu, Eko justru membuat parodi DJ sound horeg guna membalas kritik masyarakat yang memprotes aksi joget anggota dewan.

"Yang kedua, joget-joget di DPR itu juga melanggar etik, di saat rakyat lagi susah. Enggak ada di DPR untuk ini (joget), enggak ada itu yang kayak gitu. Akan saya tertibkan semua mereka," kata dia.

Baca juga: Padahal Didatangi Rakyat Demo, Anggota DPR RI Malah Banyak Bolos, Formappi: Aneh Juga

Adapun Nafa Urbach dikritik karena membela tunjangan perumahan anggota dewan senilai Rp 50 juta dengan memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di Senayan.

Ia lalu mengeluhkan kemacetan yang dialami saat berangkat dari Bintaro ke Gedung DPR RI.

Sementara, Adis Kadir menuai kritik karena menyebut tunjangan Rp 50 juta itu wajar dan sempat keliru menjabarkan rincian tunjangan anggota dewan.

"Saya minta ketua partai politik untuk segera menonaktifkan anggota-anggota yang viral kemarin yang telah menyakiti masyarakat," kata Nazaruddin.

Sebelum dianggap melanggar kode etik, aksi joget-joget DPR RI saat rapat dinilai ‘tak masalah’ oleh sejumlah pejabat negara.

Joget-joget itu dilakukan saat Sidang Tahunan 2025 yang diselenggarakan pada Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Beda Dugaan Eks Kepala BIN dan Eks Wapres soal Dalang Demo di DPR: Antara Asing atau Kelakuan Dewan?

Menurut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, joget-joget merupakan bentuk relaksasi.

“Ya, saya kira karena lagu itu kan upaya untuk merelaksasi suasana, baik pada saat di sidang paripurna, DPR ataupun MPR, ataupun pada saat setelah selesainya upacara detik-detik proklamasi,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025), seperti dilansir dari Kompas.com.

Dia pun menampik anggapan bahwa anggota dewan tidak sensitif atau peka dengan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini.

Sebab, momen pemutaran lagu sebagai hiburan yang membuat anggota dewan spontan berdendang terjadi di luar agenda formal.

“Tapi lagu itu karena sebagai upaya untuk merelaksasi selalu ditempatkan di acara di luar formal. Sehingga menurut kami itu sesuatu yang tidak ada masalah karena peletakannya di luar acara formal,” kata Muzani.

“Yang kedua itu bagian dari upaya untuk merelaksasi suasana dan keadaan. Dan sebenarnya orang joget mendengar lagu itu kan sesuatu yang otomatis,” sambungnya.

Senada, Adis Kadir juga menganggap anggota DPR RI joget-joget saat rapat itu hal lumrah.

Baca juga: Miris Pendapatan Suami Cuma Rp2 Juta tapi DPR RI Rp100 Juta Per Bulan, Anis: Yang Kaya Makin Kaya

Siapa yang tak ingin bergoyang saat musik berdendang?

"Baik itu dari Taruna Akpol, Akmil, dan juga dari Taruna Akademi Intel ya. Biasanya mereka intelijen itu yang menyanyikan. Ya mungkin saat itu lagu-lagunya cukup bersemangat, membuat kawan-kawan yang kita lihat di depan terbawa emosinya dengan lagu tersebut," kata Adies di Gedung DPR RI pada Selasa (19/8/2025).

Ia juga mengklaim bahwa para anggota dewan sudah bekerja dengan baik dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, Adies meminta agar momen berjoget para pejabat ini tidak perlu direspons berlebihan, apalagi gerakan yang dilakukan juga tidak berlebihan.

"Dan goyangnya juga tidak ke mana-mana, hanya berdiri di kursinya masing-masing saja. Kalau terkait dengan di hari kemerdekaan kemarin, ya kita melihat memang antusias masyarakat yang menonton dan itu juga sudah selesai di detik-detik proklamasi dan acara inti," imbuh dia.

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya.