Mobil Sekda hingga Direktur RSUD Ponorogo Masuk Polres, Ikut Terseret OTT KPK Bupati Sugiri Sancoko?

Ringkasan Berita:

• Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diduga ikut menyeret sejumlah pejabat Pemkab Ponorogo, termasuk Sekda Agus Pramono dan Direktur RSUD dr Harjono, dr Yunus Mahatma
• Itu setelah mobil dinas mereka terlihat di Mapolres Ponorogo
• Beberapa kendaraan dinas pejabat terlihat di lokasi, namun belum ada keterangan resmi dari KPK maupun Pemkab Ponorogo mengenai siapa saja yang diamankan atau diperiksa.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNMADURA, PONOROGO -Sejumlah pejabat diduga ikut terseret Operasi Tangan KPK terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaanya menyeret sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

Dugaan ini bukan tanpa sebab.
 
Lantaran di Mapolres Ponorogo, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim terlihat mobil dinas Sekda Ponorogo Agus Pramono.

Baca juga: Detik-detik 2 Toyota Inova Keluar dari Rumah Dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Menuju Polres 

Selain itu, juga ada mobil dinas direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono Ponorogo, dr Yunus Mahatma,

Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025). 

Operasi senyap kali ini menyasar wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan dikabarkan menjaring Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Jawaban KPK

Kabar penangkapan ini dibenarkan oleh pimpinan KPK. 

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa Bupati Ponorogoadalah salah satu pihak yang diamankan.

Benar," kata Fitroh saat dikonfirmasi Sugiri Sancoko salah satu pihak yang terjerat OTT.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kasus korupsi apa yang melatari operasi tangkap tangan ini. 

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk Bupati Sugiri Sancoko.

 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com