Bagaimana jika Nama pada PBB Beda dengan Sertifikat Tanah? Begini Solusinya

Tayang: Selasa, 20 Januari 2026 20:23 WIB

Editor: Dwi Prastika

Bagaimana jika Nama pada PBB Beda dengan Sertifikat Tanah? Begini Solusinya

Tribunnews.com

SERTIFIKAT TANAH - Pemilik tanah yang baru diwajibkan mengurus proses balik nama sertifikat tanah setelah terjadi transaksi jual beli maupun menerima tanah melalui hibah atau warisan. Balik nama sertifikat tanah ini penting dilakukan guna meminimalkan potensi sengketa tanah di kemudian hari, Selasa (20/1/2026).

Baca Selanjutnya:

Modus Tukar Uang Asing, 2 Bule Kuras Isi Laci Kasir Toko di Ponorogo, Aksi Terekam CCTV

SPPT PBB berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sehingga ketentuan dan tata cara pengurusan mutasi PBB dapat berbeda di tiap wilayah.

Dikutip dari laman Info PBB Kabupaten Pemalang, ini persyaratan mutasi PBB:

Surat permohonan tertulis dari wajib pajak
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Lampiran SPOP (LSPOP) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
Surat kuasa apabila SPOP atau LSPOP diisi dan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain milik wajib pajak
Fotokopi salah satu dokumen tanah, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, surat perjanjian sewa-menyewa, atau dokumen sejenis
Fotokopi bukti kepemilikan bangunan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB), atau dokumen pendukung lainnya.

Formulir permohonan tertulis serta SPOP atau LSPOP dapat diperoleh langsung saat mengajukan permohonan di kantor desa, kantor kecamatan, atau Bapenda.

Setelah seluruh dokumen persyaratan dilengkapi, pemohon dapat mendatangi kantor terkait untuk mengurus mutasi PBB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Sumber: Kompas.com