Sistem Online Pelayanan Perijinan Dalam OSS di Bangkalan jadi "Karpet Merah" Bagi Investor

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Kabupaten Bangkalan terus berbenah dalam meningkatkan minat investasi.

Baru-baru ini, sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan.

Hal ini mendapat apresiasi dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bangkalan Saleh Farhat ketika menghadiri launching OSS di Gedung Rato Ebu, Selasa (19/3/2019).

• KPU Sampang Gelar Rapat Koordinasi Akbar, Sinergikan Para Stakeholder Demi Suksesnya Pemilu 2019

• Wakil Bupati Sampang Tekankan Sinkronisasi Data DPT di Kabupaten Sampang Berjalan Lancar

• Bawa Amplop Putih Berisi Surat Saat Sidang, Ahmad Dhani: Surat Untuk Pak Prabowo

"Ini adalah 'karpet merah' bagi para investor," ungkap Saleh Farhat kepada Surya (Tribunmadura.com network).

Ia hadir bersama para pelaku usaha, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forpimda), kepala seksi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se Kabupaten Bangkalan.

Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Husen Maulana.

• Aktivitas Gunung Bromo Kembali Meningkat, Tercatat Letusan Disertai Hujan Abu Sebanyak 28 Kali

• Percepatan Pembangunan dan Investasi, Ketua Kadin Bangkalan Minta Presiden Keluarkan Keppres

• Gubernur Jatim Khofifah Minta Pengamanan Berlapis dan Berjenjang untuk Amankan Pemilu 2019

Saleh menjelaskan, Bangkalan merupakan kabupaten potensial menjadi sebuah kawasan industri. Mengingat sejumlah kawasan industri seperti Rungkut Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo sudah overload.

"Dengan OSS ini, pemerintah daerah termasuk Kabupaten Bangkalan harus mampu mengimbangi langkah-langkah taktis pemerintah pusat di sektor pelayanan perijinan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bangkalan mendeklarasikan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, dan Jasa dalam forum persiapan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2024. yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan di Pendapa Agung, Selasa (6/3/2018).

Forum itu digelar sebagai wadah musyawarah bersama antar pekaku pembangunan untuk mensinergikan, menyusun, dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon atau pagu perangkat daerah.

Wakil Bupati Bangkalan Moh Mohni mengungkapkan, birokrasi perijinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang menjadi perhatian dalam tata kelola pemerintah.

"Peran perijinan sangat penting dalam mewujudkan peningkatan income yang kondusif," ungkap Mohni.

• Berikut Tips dari Pria Indigo, Cara Membedakan Rumah Makan yang Menggunakan Penglaris Atau Tidak

• Drama Korea The Guest Segera Dibuat Versi Film, Kim Dong Wook dan Kim Jae Wook Berpeluang Reuni

• Khofifah Tegaskan Dirinya Menolak Namanya Dimasukkan Kandidat Ketua Umum PPP

Ia menjelaskan, penerapan sistem online dalam pelayanan perijinan sudah tentu akan meningkatkan minat para pelaku ekonomi khususnya para investor ke Kabupaten Bangkalan.

"Pada prinsipnya, masyarakat bisa terlayani dengan cepat, transparan,, dan profesional. Sehingga meningkatkan daya saing daerah," jelasnya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangkalan Moh Hasan Faisol menambahkan, pihaknya akan memandu para pelaku usaha yang telah memiliki dokumen-dokumen lengkap perijinan sebelum sistem online diterapkan.