Berita Pamekasan

Terganjal Undang-Undang, Bawaslu Pamekasan Tegaskan Tak Mungkin PSU Pemilu 2019 Digelar di Kadur

Warga Kecamatan Kadur menuntut Bawaslu Pamekasan melakukan rekomendasi untuk menggelar PSU Pemilu 2019.

Terganjal Undang-Undang, Bawaslu Pamekasan Tegaskan Tak Mungkin PSU Pemilu 2019 Digelar di Kadur
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi, Rabu (15/5/2019). 

Warga Kecamatan Kadur menuntut Bawaslu Pamekasan melakukan rekomendasi untuk menggelar PSU Pemilu 2019

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi menegaskan, tidak bisa memenuhi tuntutan warga Kecamatan Kadur untuk menggelar PSU Pemilu 2019.

Abdullah Saidi menuturkan, sangat tidak memungkinkan jika KPU Pamekasan kembali melakukan PSU Pemilu 2019.

"Kami tetap pada posisi awal," kata Abdullah Saidi saat ditemui TribunMadura.com di kantor Bawaslu Pamekasan, Rabu (15/5/2019).

Tagih Janji Digelarnya PSU Pemilu 2019 ke Komisioner, Warga Kadur Geruduk Kantor Bawaslu Pamekasan

"Karena masyarakat Kadur itu menuntut untuk dilakukan PSU dilaksanakan, bahkan minta secepat mungkin," sambung dia.

Menurut Abdullah Saidi, PSU Pemilu 2019 tidak bisa digelar, sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, paling lama untuk dilakukan PSU 10 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2019 selesai.

"Kami memang mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk disampaikan ke MK agar di Dapil 4, tepatnya di dua TPS Desa Deleman, Dusun Deleman, Kecamatan Kadur, yakni di TPS 25 dan TPS 26, layak untuk dilakukan PSU," ujarnya menambahi.

Sebelumnya, warga Kecamatan Kadur menuntut dilakukannya PSU Pemilu 2019 di Dapil 4.

PDI Perjuangan Jadi Juara Perolehan Kursi DPR RI Dapil Jatim Pemilu 2019, Tempatkan 20 Perwakilannya

Hal itu dilakukan setelah warga menemukan adanya kecurangan pada pemungutan suara Pemilu 2019, tepatnya di dua TPS yang berada di Desa Deleman, Dusun Deleman, yakni di TPS 25 dan TPS 26.

Berkenaan dengan akan dilakukannya PSU di dua desa tersebut, Abdullah Saidi mengaku, masih menunggu perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi nanti tergantung dari MK bagaimana mekanismenya apakah masyarakat Kadur itu tetap akan melakukan gugatan ke MK," ucap Abdullah Saidi.

Tak hanya itu, Abdullah Saidi mengaku, sudah menyampaikan ke KPU Pamekasan agar rekomendasi dari Bawaslu tersebut disampaikan kepada MK, termasuk rekomendasi di laporan DP2 (formulir kejadian khusus).

"Kalau memang dari perintah MK untuk dilakukan PSU di dua TPS tersebut ya kami siap. Karena sudah perintah dari MK mau tidak mau harus dilakukan," tegasnya.

2 Caleg Dapat Perolehan Suara Pileg 2019 yang Sama Berebut Satu Kursi DPRD Surabaya, PSI Ikuti PKPU

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved