Breaking News:

Berita Situbondo

Peringati Hari Anti Korupsi, Aktivis PMII Serbu Kejari untuk Pertanyakan Kasus UP DPRD Situbondo

Puluhan aktivis mahasiswa Situbondo menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo, Senin (10/12/2018).

SURYA/IZI HARTONO
Para Mahasiswa PMII saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo, Senin (10/12/2018) 

TRIBUNMADURA.COM, SITUBONDO - Puluhan aktivis mahasiswa Situbondo menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo, Senin (10/12/2018).

Aksi damai para mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Abdurachman Saleh Situbondo itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

Selain itu, para mahasiswa menuntut dan mempertanyakan kelanjutan proses hukum kasus dugaan korupsi uang persediaan (UP) di DPRD Situbondo yang telah menyeret bendahara dan staf di lingkungan DPRD Situbondo.

Dalam aksinya, para aktivis mahasiswa ini mendapat pengawalan dan pengamanan dari personil Polres Situbondo.

Jaksa dan LSM Turun di Kabupaten Pasuruan Jalan Kampanyekan Berantas Tindak Korupsi

Setibanya di depan pintu masuk kantor Kejaksaan, para mahasiswa langsung berorasi dan meminta Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo untuk keluar dan bertemu.

Namun karena Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo tidak ada, para mahasiswa ditemui Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Situbondo.

Ketua PKC PMII Situbondo, Akhmad Juni mengatakan, aksi ini merupakan bentuk moral kepada Kejaksaan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengusut dugaan korupsi di DPRD Situbondo dengan menetapkan dua orang tersangka.

"Analisis kita, bendahara dan stafnya ini hanya tugasnya melakukan pencairan dana dan penerimaan SPJ. Proses itu harus melalui persetujuan ketua dan sekretaris DPRD," kata Akhmad Juni kepada Surya di sela aksi unjuk rasa.

Tak Perlu Bingung Buang Sampah Hasil Kerja Bakti, Cukup Kirim Surat Berikut ke DKRTH Kota Surabaya

"Jika terjadi keteldoran SPJ, maka itu ketua dan sekretaria DPRD harus bertanggungjawab," sambungnya.

Dikatakan, pihaknya menduga kasus UP sebesar Rp 500 juta ada keterlibatan oknum lain.

Halaman
12
Penulis: Izi Hartono
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved