Berita Sumenep

Kisah Istri TNI Mengajar di Masalembu, Tempuh Jarak Belasan Jam hingga Ombak Lautan Setinggi 4 Meter

Nur Fatimah menjadi satu dari sejumlah perempuan yang patut menjadi inspirasi masyarakat Indonesia.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
ISTIMEWA/TRIBUNMADURA.COM
Kopda Hendra Wahyudi dan Nur Fatimah 

Begitu belum cair, Jumat sore kemarin para GTT di Surabaya dengan dikoordinasi Eko Mardiono yang juga Ketua Perkumpulan Honorer K2 Jatim menggelar pertemuan. Mereka berkumpul, mendesak agar Dinas Pendidikan mencairkan gaji mereka.

Salah seorang GTT menuturkan bahwa untuk gaji tidak bisa ditunda-tunda karena kebutuhan keluarga tidak bisa ditunda. Setiap bulan gaji itu sudah jelas akan dikemanakan.

"Untuk cicilan motor dan SPP anak. Ini yang wajib," ucap salah seorang GTT.

Karena gaji yang belum cair, terpaksa dadi para GTT itu mencari pinjaman. Apalagi ada yang SPP sekolah dan biaya kuliah anak juga harus dibayarkan. Belum lagi yang utama adalah transport dan uang saku anak-anak mereka.

Eko menyebut bahwa saat ini semua GTT di Surabaya semuanya belum terima gaji. Dia berharap hak-hak normatif guru non-PNS ini segera dibayarkan. Minimal para GTT mendapat fasilitas dana talangan dari sekolah.

Namun dana kas bon itu tidak bisa dilakukan. Padahal menurut Eko, kas bon itu bisa mengurangi beban GTT untuk menutupi kebutuhan pokok terkait pembayaran listrik, cicilan motor, hingga bayar SPP anak. Harapannya sekolah meninjami separo gaji untuk kebutuhan tagihan dan biaya wajib tersebut.

Gaji Tukang Sapu saja Tak Pernah Telat

Tidak hanya sampai di forum GTT begitu mendapati mereka tidak gajian. Belum cairnya gaji GTT di Kota Surabaya itu juga sampai di anggota DPRD. Kalangan dewan mendesak agar Dinas Pendidikan dan sekolah satu visi jangan sampai hak gaji GTT ditunda-tunda.

"Masak guru yang memiliki keahlian di bidang pendidikan kalah sama tukang sapu yang juga bergaji UMK. Tukang sapu gajinya tak pernah telat. Jika seperti ini, Kinerja Dinas Pendidikan harus dipertanyakan," kata Baktiono, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana juga kaget dengan belum cairnya gaji GTT. Ada Anggara Rp 81 miliar untuk menggaji guru GTT dan swasta di kota ini.

Rayakan Hari Ulang Tahun, Kang Daniel Traktir 400 Minuman Hangat untuk Penggemar

Klasemen Sementara Grup D Piala Presiden, Persija Jakarta dan Madura United Bersaing Ketat

"Biasanya kendala ada di sekolah karena harus membuat SPJ. Tapi apa pun itu, gaji GTT harus segera dicairkan," ucap Agustin.

Sekertaris Dindik Kota Surabaya Aston Tambunan saat dikonfirmasi mengakui bahwa saat ini masih ada sedikit kendala untuk pencairan gaji GTT.

"Saat ini sedang perangkaan anggaran sekolah. Jadi ada sebagian sekolah yang belum bisa mencairkan gaji GTT," kata Aston.

Pencairan gaji itu sangat tergantung pada kesiapan dan kecepatan sekolah. Jika kerangka anggaran sekolah itu sudah selesai gaji GTT sudah bisa diproses dan dicairkan. Aston meminta sekolah yang belum menuntaskan gaji GTT segera dituntaskan.

"Sekolah mana yang belum menggaji GTT. Biar kita bantu besok. Sabtu kami tetap buka layanan. Tidak perlu sungkan dan takut dinilai lambat. Semua akan kita bantu. Mungkin ada kendala di sekolahnya semua akan kami bantu," ucap Aston. (Nuraini Faiq)

Sempat Mendapat Perawatan, Bayi Kaki Cacat yang Dibuang Orang Tuanya Meninggal Dunia

78 Ribu Lembar Surat Suara Pemilu 2019 Rusak, KPU Sumenep Melapor ke KPU Jatim

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved