Hasil Rekapitulasi KPU Surabaya untuk DPD RI, La Nyalla Mattalitti Raih Suara Tertinggi di Surabaya

Hasil Rekapitulasi KPU Surabaya untuk DPD RI, La Nyalla Mattalitti Raih Suara Tertinggi di Surabaya

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - KPU Kota Surabaya telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat Kota Surabaya untuk semua tingkatan baik itu Capres-cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Surabaya.

Untuk suara DPD di Kota Surabaya, Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti masih memimpin dengan perolehan 195.305 Suara.

Lalu diikuti oleh mantan Ketua Demokrat Kabupaten Pasuruan, Evi Zainal Abidin 148.578 suara.

Di posisi ketiga ada Enrico Rizky Tambunan dengan 125.591 Suara , dan di posisi keempat ada Adilla Aziz 96.175 Suara.

• Kecewa Penggelembungan Suara Pemilu 2019, Gerindra Bawa Kasus Hilangnya Suara ke Mahkamah Konstitusi

• Artis Venna Melinda, Ronnie Sianturi & Anak Rachmawati Gagal Jadi DPR RI, Guruh Soekarno Melenggang

• Hasil Pilpres 2019 di MADURA, Prabowo Kuasai Sampang Pamekasan Sumenep, Jokowi Hanya Rebut Bangkalan

• Pacari Siswi SMP, Pelajar ini Minta Dikirimi Foto Organ Intim via WA, Hubungan Badan Terbongkar Ortu

Sedangkan dua petahana, Ahmad Nawardi mendapatkan 38.396 suara lalu Abdul Qodir Amir 57.112 suara.

Sementara itu, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim, Nadjib Hamid mendapatkan 82.575 suara.

Lalu Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkorna) Banser, Alfa Isnaeni mendapatkan 43.806 suara.

Sedangkan mantan politisi dari PDIP, Suhandoyo mendapatkan 50.893 suara dan Pudjo Basuki 21.890 suara.

Koordinator relawan Enrico Rizky, Hizkia Trianto saat ditemui di KPU Kota Surabaya menjelaskan bahwa pihaknya telah mempercayakan semua proses rekapitulasi kepada KPU.

"Kami percaya dan menyerahkan semua proses rekapitulasi dari tingkat PPK Kecamatan, sampai tingkat KPU Provinsi. Dan berharap KPU tetap bekerja secara optimal, bersih, jujur dan adil dengan tetap obyektif. Supaya wakil rakyat yang terpilih adalah benar benar yang amanah dan pilihan rakya," kata Hizkia, Selasa (7/5/2019). (Sofyan Arif Candra Sakti)

• Bus Vs Truk Adu Moncong di Jalan Raya Probolinggo-Jember, Kedua Sopir Langsung Meregang Nyawa

• La Nyalla Blak-blakan Ditagih Janji Potong Leher Usai Jokowi Kalah di Madura: Saya Total

• HASIL PILPRES 2019: Jokowi Unggul Telak 70,1 Persen di Surabaya, Saksi Prabowo Ogah Tandatangan

• Hasil Rekapitulasi Pilpres Sementara di Jatim, Jokowi Unggul 14 Daerah, Prabowo Menang di Pacitan

La Nyalla berangkat Umrah

Calon anggota DPD RI Jawa Timur La Nyalla Mattaliti meraih suara cukup tinggi di Pulau Madura.

Bahkan, mantan Ketua Umum PSSI ini meraih 100 ribu lebih di Kabupaten Pamekasan.

Untuk di Kabupaten Sampang, La Nyalla Mahmud Mattalitti, memperoleh suara sebanyak 169.406

Dengan hasil suara yang cukup besar di Pulau Garam tersebut, Ketua Kadin Jatim, La Nyalla mengaku bersyukur dan puas atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Madura kepadanya.

• Meski Saksi Prabowo di Surabaya Tak Mau Tandatangan, KPU Surabaya Sebut Tak Menggugurkan Hasil

"Alhamdulillah dengan perolehan suara yang cukup tinggi. Ini menandakan proses demokrasi di Madura berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan warta Madura ke saya," ujar La Nyalla.

Dipastikan La Nyalla bakal melenggang ke Senayan dan menjadi Wakil DPD RI unhtuk wilayah Jawa Timur dengan raihan suara dia atas 1,5 juta lebih.

Sebelum memasuki bulan Ramadhan, La Nyalla bersama keluarga telah melakukan ibadah umroh.

Tepatnya tanggal 2 Mei 2019, La Nyalla beserta keluarganya berangkat Umroh melalui bandara Soekarno Hatta Jakarta.

Seperti tahun-tahun sebelumnya La Nyalla selalu melakukan ibadah umrah pada saat Bulan Ramadan. Berdasaran foto yang dikirimkan, Saat ini La Nyalla sedang melakukan ibadah umroh di Madinah.

Seperi para jamaah ibadah umroh yang lain, La Nyalla juga mengunjungi makam nabi Muhammad SAW dan melakukan salat di Masjid Nabawi di Kota Madinah.

Rekapitulasi KPU Surabaya Menangkan Jagoan dari La Nyalla

KPU Surabaya telah menyelesaikan real count (rekapitulasi) di tingkat Kota Surabaya pada Selasa (7/5/2019) pukul 23.45 WIB.

Dari rekapitulasi tersebut Paslon Capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi - Maruf menang di Kota Surabaya atas Paslon Capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Seperti yang diketahui, di Pilpres 2019, Jokowi didukung oleh La Nyalla.

• Tarung di Dapil Merah Berebut Kursi DPR, Anak Bung Karno & Cucu Proklamator ini Raih Hasil Berbeda

• Inilah Bocoran Pemain U-23 yang akan Didaftarkan Persebaya Memperkuat Tim Bajul Ijo di Liga 1 2019

• La Nyalla Blak-blakan Ditagih Janji Potong Leher Usai Jokowi Kalah di Madura: Saya Total

Jokowi-Maruf mendapatkan 1.124.966 suara sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan 478.439 suara.

Atau jika dipersentasekan Jokowi Jokowi - Amin mendapatkan 70,1 persen sedangkan Prabowo-Sandiaga 29,9 persen.

"Setelah ini tahapannya adalah rekapitulasi di tingkat provinsi, insyaallah nanti pagi (Rabu, 8/5/2019) akan kami kirim hasilnya yaitu berupa DB1 yang akan kita sampaikan ke provinsi," kata Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, Rabu (8/5/2019).

Namun begitu, saat rekapitulasi usai dilakukan saksi Paslon Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga enggan untuk menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Surabaya tersebut. 

Alasan tak mau tandatangan

Saksi Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga enggan untuk menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Surabaya yang telah usai pada Selasa (7/5/2019) malam.

Saksi Prabowo-Sandiaga, Agus Fachrudin mengungkapkan ada beberapa sebab mengapa dirinya tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.

"Saya mendapat mandat dari BPP untuk tidak menandatangani apapun hasil dari KPU Kota Surabaya, intinya itu," kata Agus saat ditemui usai rekapitulasi.

Yang kedua, Agus mengatakan telah terjadi kecurangan hingga mengakibatkan selisih suara yang merugikan Prabowo-Sandiaga.

"Salah satunya ada selisih suara di Kecamatan Kenjeran, dan ada beberapa hal lain yang sudah kita tuangkan di DB2," kata Agus.

Agus pun menyayangkan kecurangan tersebut bisa terjadi. "Sebenarnya kita tidak berbicara jumlah suaranya karena pemilu ini bukan masalah angka, tapi yang terpenting masalah prosesnya dan itu harus ditaati semua nya, itu yang kita garisbawahi," lanjutnya.

Agus pun sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu dengan didampingi advokat.

"Langkah selanjutnya ya kita ikuti saja tahapannya, kita ikuti Rekapitulasi di KPU jatim," ucap Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari hasil rekapitulasi suara di tingkat Kota Surabaya, Paslon Capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf menang atas Paslon Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Jokowi-Maruf mendapatkan 1.124.966 suara sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan 478.439 suara.

BPP Prabowo Jatim merasa dicurangi

Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur menginstruksikan jajaran saksi untuk menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Penyebabnya, BPP Jatim menyebut adanya potensi kecurangan oleh pelaksana pemilu selama proses perhitungan.

Instruksi ini pun disampaikan Soepriyatno sebagai Ketua DPD Gerindra Jatim yang juga Ketua BPP Prabowo-Sandi di Jawa Timur melalui sebuah surat tertanggal 22 April 2019.

Surat ini ditujukan kepada seluruh DPC Partai Gerindra yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota di Jatim.

"Diinstruksikan kepada seluruh saksi kecamatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan dan membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," begitu petikan surat yang ditandatangani Soepri dan Anwar Sadad, Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.

Dikonfirmasi terkait surat tersebut, Soepri membenarkan surat ini.

"Kami banyak menemukan kecurangan yang luar biasa masifnya," kata Soepriyatno kepada Surya.co.id (TribunMadura.com network) ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (24/4/2019).

Menurutnya, kecurangan tersebut terjadi sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mulai dari banyak manipulasi di C1, hingga potensi pelanggaran lainnya.

"Kami melihat pelanggaran itu terjadi sistematis, terstruktur, dan masif," ujarnya.

Anggota DPR RI menerangkan bahwa kecurangan ini menimbulkan potensi perubahan angka, pegeseran selisih, hingga penggelembungan suara.

"Sehingga, kami menginstruksikan jajaran di kecamatan untuk tidak menandatangani proses rekap," terangnya.

Selain dalam proses rekapitulasi, indikasi kecurangan juga dilakukan dengan pencoblosan surat suara oleh pihak tertentu sebelum pelaksanaan pemungutan. Hingga, penukaran form C1 berhologram dengan form C1 palsu.

Sehingga, Gerindra menilai pelaksanaan pemilu kali ini juga paling "brutal" dalam sejarah penyelenggaraan pemilu.

"Bukan hanya untuk Jawa Timur, namun seluruh Indonesia," katanya.

Sebagai perbandingan, pihaknya menyebut telah unggul di 22 provinsi dari 34 provinsi se-Indonesia.

"Kami menang di mayotitas provinsi. Sementara untuk beberapa provinsi mengaku kalah, meskipun tidak terlalu banyak," katanya.

Kenyataannya, unggul di mayoritas provinsi ternyata tak membuat pihaknya bisa memperoleh mayoritas suara.

"Oleh karenanya, buat apa kita menghormati proses perhitungan suara yang penuh rekayasa yang tidak jujur dan tidak adil ini?," katanya.

Menurutnya, kecurangan itu berpotensi menghilangkan 20 persen suara.

"Itu luar biasa. Suara kita berkurang sekitar 20 persen dari total jumlah suara. Oleh karenanya, itu tugas kita bersama untuk mengamankan," tegasnya.

"Intinya kacau penyelenggaraan pemilu kali ini. Di desa, kelurahan, sampai kecamatan, banyak sekali manipulasi. Kami menyayagkan hal itu," tegasnya.

Untuk diketahui, pihak penyelenggara saat ini terus melakukan proses rekapitulasi suara pasca pencoblosan pada Rabu 17 April 2019 lalu. Saat ini, proses rekapitulasi baru sampai di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (Bobby Koloway/Sofyan Arif Candra Sakti)