Berita Sampang

Dewan Masjid Sampang Imbau Takmir Masjid dan Masyarakat Tak Terprovokasi Gerakan People Power

KH. Hasyid Sayuti mengatakan, jangan sampai masyarakat Kabupaten Sampang ikut-ikutan dalam gerakan People Power apalagi sampai berangkat ke Jakarta.

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Ketua Dewan Masjid Kabupaten Sampang, KH. Hasyid Sayuti, Sabtu (18/5/2019). 

"Kita tetap harus menerima hasil penghitungan real count dari KPU, siapa pun Presidennya yang terpilih, kita yakinkan dia bisa membawa Indonesia makmur," tegasnya.

Sebab, menurut pihaknya itu merupakan kunci saat ini untuk menjaga keutuhan bangsa serta tetap berbhineka tunggal ika.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat Sampang khususnya di Kecamatan Tambelengan agar menyikapi isu ini dengan tetap mengikuti ulama panutannya.

"Karena ulama panutan kita pastinya akan selalu mengajak kedamaian di negeri ini dan jangan sampai terpengaruh isu People Power apalagi ikut-ikutan ke Jakarta," tutupnya.

Ketua PAN di Madura juga tolak People Power

Maraknya isu gerakan People Power menjelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 oleh KPU RI, membuat semakin banyak tokoh turut angkat bicara.

Kali ini Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), Kabupaten Pamekasan yang merupakan partai koalisi dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, turut mengkritisi adanya gerakan People Power tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), Kabupaten Pamekasan Madura Heru Budi Prayitno mengatakan, pihaknya menolak adanya gerakan People Power.

"Saya selaku Ketua DPD PAN Pamekasan, menolak adanya isu atau gerakan People Power," tegas Heru Budi Prayitno kepada TribunMadura.com, Sabtu (18/5/2019).

Amien Rais
Amien Rais (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Heru Budi Prayitno menilai, gerakan People Power tersebut dapat merugikan masyarakat serta gerakan People Power bukan merupakan cara penyelesaian yang baik dan inkonstitusional.

"Karena gerakan People Power itu dapat merugikan masyarakat. Jika memang ada persoalan berkaitan dengan proses Pemilu 2019 harap diselesaikan secara konstitusional untuk menjaga keutuhan NKRI," pintanya.

Selain itu, Heru Budi Prayitno meminta agar pasca pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dapat berjalan, aman, damai dan kondusif.

"Saya mendukung penuh kinerja TNI/Polri agar memback up segala sesuatunya untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Heru Budi Prayitno.

Lebih lanjut, Heru Budi Prayitno mengapresiasi atas kinerja KPU, Bawaslu khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Sebab serangkaian tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan Madura berjalan aman, damai, kondusif, jujur, adil, transparan dan demokratis.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved