Menggunakan Aplikasi VPN Siasati Pembatasan WA, IG, FB dan Twitter, Ternyata Punya Efek Samping

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Terkait dengan pembatasan yang dilakukan Pemerintah dalam akses ke media sosial (medsos) Facebook, Instagram dan WhatsApp, tidak disarankan untuk menggunakan VPN.

Menurut Herry SW, pemerhati telekomunikasi Surabaya, VPN merupakan jalur milik pihak ketiga.

"Dengan VPN itu seperti dari A mau ke B, tapi lewat C. Bila C "baik hati" mungkin aman, tapi kan tidak ada "makan siang gratis", keamanannya tidak terjamin," kata Herry saat dihubungi Kamis (23/5/2019).

Diakui Koh Herry, pengguna medsos yang menggunakan VPN sebagai jalurnya, semua komunikasinya bisa terpantau VPN. 

• WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter Mengalami Error, Ternyata ini Penjelasan Menteri Kominfo

• KPU Umumkan Hal yang Bikin Banyak Orang Terkecoh, Seusai Tetapkan Jokowi Menang Pilpres Atas Prabowo

• Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Ikut Aksi di Bawaslu, Begini Kondisinya Sekarang & Juga Kiai Lain

Kemudian bila "baik hatinya" sedang tidak ada, bisa memanfaatkan banyak hal.

"Diretas username dan password untuk transaksi perbankannya, akses medsosnya dan lainnya," tambah Koh Herry.

Menyikapi pembatasan ini, Koh Herry mengajak masyarakat untuk bijak.

Apalagi ini hanya akan berlangsung tiga hari.

"Ya, bisa istirahat sebentar dalam bermedsos. Karena tidak lama. Untuk yang bisnisnya pakai medsos, pembatasan ini kan untuk kebutuhan keamanan nasional," tandas Koh Herry. (Sri Handi Lestari)

Media Sosial dibatasi

Sebelumnya, pada 22 Mei yang bertepatan dengan aksi damai yang ada di Jakarta, sejumlah media sosial seperti Whatsapp, Facebook Instagram dan Twitter untuk sementara dibatasi.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Kominfo, Rudiantara saat konferensi pers, Rabu (22/5/2019).

Dalam konferensi pers itu, Menteri Kominfo menjelaskan terkait sebab kenapa Media Sosial itu dibatasi.

Mulanya, Rudiantara menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah video dan foto yang bersifat provoaktif terkait peristiwa aksi massa tersebar di media sosial. 

• Innalillahi wa Innailaihi Rajiun, Manusia Tertua Asal Blitar yang Berusia 194 Tahun Meninggal Dunia

• Jasa Joki Masuk FK UMS Capai Rp 125 juta, Mahasiswa ITB & UGM yang Jadi Joki Hanya Dibayar Rp 5 Juta

Foto dan video tersebut menurut Rudiantara, banyak yang di-capture dan kembali disebarkan di aplikasi WhatsApp (WA).

"Kemudian capture viralnya bukan di media sosial tapi di WA," dikutip TribunJakarta.com, dari tayangan langsung TV One.

Ia menjelaskan pengguna media sosial akan mengalami pelambatan saat mengunggah atau mengunduh video dan foto.

"Teman-teman akan mengalami pelambatan kalau kita upload atau download video," jelas Rudiantara.

Ia lantas menjelaskan penutupuan media sosial tersebut hanya terjadi sementara.

Tak cuma itu Rudiantara mengatakan penutupan media sosial berlangsung secara bertahap.

Pasalnya menurut Rudiantara video atau foto negatif yang viral banyak mengandung mudarat atau bersifat merugikan.

"Karena viralnya yang negatif besarnya mudaratnya ada disana," ucap Rudiantara.

"Ini sementara secara bertahap," tambahnya.

Rudiantara kemudian mengapresiasi media mainstream sebagai sarana penyebar informasi saat ini.

"Kita sangat mengapresiasi media mainstream," ucap Rudiantara.

• Wasiat Ustaz Arifin Ilham Sebelum Meninggal, Sebut Lokasi Pemakaman dan Kain Kafan yang Disiapkan

• Relawan Prabowo - Sandi (Padi) Imbau Kepolisian Tak Terlalu Keras Terhadap Aksi Damai 22 Mei Jakarta

Rudiantara mengatakan penutupan WhatsApp tergantung dengan provider yang digunakan oleh seseorang.

"Tergantung providernya," kata Rudiantara.

BPN Minta Masa Aksi Tak Rusuh 

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade berdebat sengit dengan Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong terkait aksi 22 Mei 2019.

Hal tersebut terjadi saat Andre Rosiade dan Usman Kansong menjadi narasumber di acara Dua Arah Kompas Tv dilansir TribunJakarta.com pada Selasa (21/5/2019).

Awalnya, Usman Kansong dimintai pendapatnya oleh pembawa acara soal rencana aksi 22 Mei.

Usman Kansong pun mengulas beberapa pernyataan BPN Prabowo-Sandi yang mengklaim jika aksi yang dilakukan massa bukanlah bagian dari pihak mereka, melainkan hanya masyarakat biasa.

"Pendemo bukan BPN Prabowo-Sandi tetapi sekelompok masyarakat sehingga bisa jaga jarak politik maupun tanggungjawab," imbuh Usman Kansong.

Usman Kansong menilai, aksi 22 Mei itu bukanlah sebuah aksi biasa.

"Bukan aksi biasa seperti tahun 2014 lalu karena itu dibiarkan aparat. Bau macam-macam lah seperti tur jihad.

Aksi tersebut sudah dibumbui berbagai macam sehingga tak murni hanya menyampaikan pendapat, hal tersebut yang membuat adanya himbauan aparat keamanan," ungkap Usman Kansong.

• 200 Orang Datangi Polsek Tambelangan Sampang Lalu Membakarnya, Polda Jatim: Ini Bukan Negara Barbar

• Protes Penembakan di Jakarta, Warga di Pamekasan Bawa Sajam dan Bambu Runcing Bentrok dengan Polisi

Adanya pernyataan itu, Andre Rosiade angkat bicara.

Andre Rosiade menyatakan, aksi 22 Mei itu merupakan sebuah demonstrasi yang diperbolehkan konstitusional.

"Jadi kalau demo itu udah ada surat pemberitahuan yang berisikan sosok penanggung jawab aksi dan lamanya aksi. Pasti Polda Metro Jaya mendapatkan surat tersebut."

"Kita juga bukan buang badan tetapi ini memang gerakan kedaulatan rakyat yang tak bisa kami atur. BPN hanya bisa menghimbau agar aksi tersebut tak anarkis, kondusif dan konsitusional. Itu dilindungin undang-undang," papar Andre Rosiade.

Jokowi - Maruf dan Prabowo - Sandi di Pilpres 2019 (Kolase TribunMadura.com (Sumber: Tribunnews dan Instagram))
Lebih lanjut, Andre Rosiade mempertanyakan soal aksi demonstrasi yang dilindungi undang-undang itu, mengapa tampaknya membuat takut pemerintah saat ini.

"Kenapa terkesan pemerintah ketakutan? melarang masyarakat masuk dan demo, difilter dan dihalang-halangi," tutur Andre Rosiade.

Misbakhun pun mengungkapkan, bahwa pilpres 2019 merupakan sebuah ujian bagi politisi dan peserta pemilunya.

• Catat! Jadwal & Tempat Penukaran Uang Pecahan Baru Mobil Kas Keliling di Surabaya, Cuma 3 Hari Saja

"Mereka menjadi politisi negarawan atau pengejar kekuasan semata, ini jadi ukuran dan silahkan masyarakat menilai. Mereka mewacanakan kecurangan dan membangun opini masif ketika mereka tak siap untuk kalah," jelas Misbakhun.

Misbakhun menyatakan, pemilu yang ada saat ini telah menyediakan sistem untuk melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke lembaga terkait seperti MK dan Bawaslu.

"Jadi Andre Rosiade menyatakan bahwa peserta aksi merupakan kedaulatan rakyat tetapi profilingnya itu tim mereka. Ini mobilisasi politik saat mereka tak siap kalah," ucap Misbakhun.