Puluhan Wali Murid Wadul Soal Sistem Zonasi, DPRD Jatim Sarankan Sistem Zonasi Dievaluasi Kembali
Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri.
Penulis: Bobby Koloway | Editor: Aqwamit Torik
lihat foto
Ia mendukung upaya menghilangkan istilah sekolah favorit dan non favorit. Di sisi lain, pemerintah juga harus bisa memahami masyarakat yang ingin mengejar sekolah favorit.
Bukan semata-mata karena lebih bagus kualitasnya, melainkan kesempatan mendapat undangan beasiswa masuk perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Sehingga, dengan berada di SMA 'favorit', peluang melanjutkan ke perguruan tinggi favorit semakin besar.
“Tadi juga ada yang mengadu rumahnya hanya berjarak 600 meter dari SMAN di Kecamatan di Surabaya, langsung terdepak dari sistem. Kami berharap ada perubahan persentase yang diberikan dinas pendidikan. Misalnya, yang ditarungkan dengan nilai UN prosentasenya ditambah atau fifty-fifty dengan yang melalui jarak,” harap Agatha.
Anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Gunawan meminta Pemerintah Provinsi melakukan Diskresi terkait kemelut penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019. Pasalnya, Permendikbud 51 dinilai masih kaku dan hanya berdasarkan zonasi.
"Kami tidak bisa menghentikan. Tentunya kita laksanakan peraturan ini tapi dengan diskresi. Jangan kaku, harus fleksibel, jadi jangan langsung dipatok," kata Anggota asal Malang ini. (Bobby Koloway)
