Berita Sumenep

Bantuan Korban Kapal Arim Jaya Belum Turun, BPBD Sumenep Ancam Tak Satukan Dana dengan Pemprov Jatim

BPBD Sumenep mengancam akan meninggalkan bantuan Pemprov Jatim untuk korban kapal KM Arim Jaya tenggelam.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Kepala BPBD Sumenep, Abd Rahman Riyadi, Selasa (23/7/2019). 

BPBD Sumenep mengancam akan meninggalkan bantuan Pemprov Jatim untuk korban kapal KM Arim Jaya tenggelam

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kepala BPBD Sumenep, Abd Rahman Riyadi mengancam akan meninggalkan bantuan Pemprov Jatim untuk korban tenggelamnya kapal KM Arim Jaya, beberapa waktu lalu.

Ancaman itu diberikan lantaran Abd Rahman Riyadi sudah merasa geram tidak adanya kejelasan bantuan yang diberikan Pemprov Jatim kepada korban KM Arim Jaya tenggelam hingga kini.

"Saya sudah melakukan koordinasi ke provinsi dan saya beri deadline mereka," kata Abd Rahman Riyadi kepada TribunMadura.com, Selasa (23/7/2019).

Kejati Jatim Terima Penetapan Tersangka Kasus Tenggelamnya KM Arim Jaya, Namanya Seperti Nama Kapal

"Bahkan kalau dalam pekan ini tidak ada kejelasan, saya tinggalkan saja dan biarkan yang pemerintah kabupaten saja yang berikan ke keluarga korban," sambung dia.

Abd Rahman Riyadi menjelaskan, sejatinya, bantuan yang dari Pemkab Sumenep, berupa santunan uang, kepada para korban, sudah siap.

"Kita inginnya bantuan itu disatukan dengan yang dari provinsi. Surat kita sudah ada di meja Gubernur Jatim, itu tinggal dibuatkan SK," ungkap Abd Rahman Riyadi.

Hari Ke-Empat Kapal KM Arim Jaya Tenggelam, Total 21 Jenazah Ditemukan, 1 Jasad Belum Ditemukan

"Tapi sampai sekarang kita masih menunggu," tambah dia.

Abd Rahman Riyadi menjelaskan, penyatuan santunan untuk para korban KM Arim Jaya tenggelam dari Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep dilakukan agar tim tidak perlu beberapa kali mengunjungi Pulau Raas.

"Alangkah baiknya disatukan. Masak bolak balik sementara perjalanannnya jauh lagi," ucap dia.

"Kalau dari Pemkab sebesar Rp 2,5 juta. Kalau yang dari provinsi kemungkinan Rp 5 juta-an," paparnya.

BMKG Minta Masyarakat Pesisir Tuban dan Lamongan Tak Perlu Panik Tanggapi Isu Adanya Tsunami

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved