Berita Sampang

Aksi Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Sampang Madura Memanas, Satu Orang Diamankan Polisi

Aksi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Kantor DPRD Sampang diwarnai kericuhan.

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Aksi demo penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Kantor DPRD Sampang, Kamis (5/9/2019). 

Aksi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Kantor DPRD Sampang diwarnai kericuhan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Ratusan massa yang terdiri dari PMII dan GMNI menggeruduk Kantor DPRD Sampang, Kamis (5/9/2019).

Pantauan TribunMadura.com, kedatangan mereka untuk menyuarakan penolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Bahkan, aksi penolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan sempat diwarnai kericuhan.

BREAKING NEWS: Ratusan Massa di Sampang Madura Gelar Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik Sebesar 100 Persen Per 1 Januari 2020, Berlaku untuk Kelas I dan Kelas II

Kericuhan melibatkan antara para pendemo dan anggota Polres Sampang.

Kericuhan terjadi disebabkan karena massa meminta seluruh anggota DPRD Sampang menemuinya.

Namun, hanya beberapa anggota DPRD Sampang saja yang hadir menemui massa.

Massa kemudian mencoba memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Sampang.

Tak pelak, aksi itu menyebabkan dorong mendorong antara massa dan pihak keamanan.

Tak Lagi Tinggal Serumah, Bima Aryo Setiap Hari Kunjungi Tempat Sparta dan Anubis Diobservasi

Kades Terpilih di Tuban Diminta Pahami Risiko Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Bisa Berujung Pidana

Situasi semakin memanas setelah satu pendemo diamankan polisi.

Selang beberapa menit, pendemo keluarkan kembali dengan kondisi baju yang robek di sebelah lengan kanan.

Masa kemudian membakar dupa dan sekumpulan kertas, hingga tampak asap mengepul di area tersebut.

Korlap aksi, Syaiful Rahman mengatakan, pihaknya akan mendesak DPRD Sampang agar menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"DPRD Sampang juga harus siap menyampaikan penolakan tersebut berbentuk rekomendasi kepada DPR RI," ujarnya.

Pemkab Pamekasan Tunda Gelaran Pilkades Serentak di 2 Desa, Begini Alasan Ditundanya Pemilihan

Keluarga Penerima Manfaat Bisa Belanjakan Bantuan Program BPNT di E-Warong, Langsung Transfer Bank

Para massa saat menggelar aksi di Jalan Wahid Hasyim Sampang menuju Kantor DPRD Sampang, Kamis (5/9/2019).
Para massa saat menggelar aksi di Jalan Wahid Hasyim Sampang menuju Kantor DPRD Sampang, Kamis (5/9/2019). (TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA)
Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved