Berita Pamekasan

Pilkades Serentak di Pamekasan Madura Tuai Polemik, Bakal Calon Kades Ditolak, P2KD Tolak Putusan

Seperti halnya yang dialami oleh Moh Rahem yang merupakan salah satu bakal calon kepala desa di Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan

Pilkades Serentak di Pamekasan Madura Tuai Polemik, Bakal Calon Kades Ditolak, P2KD Tolak Putusan
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Rian Kholilurrahman, petugas Pengantar Surat yang diutus dari PTUN Surabaya, saat menunjukkan surat salinan dari PTUN Surabaya yang ditolak oleh P2KD Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Kamis (5/9/2019). 

Pilkades Serentak di Pamekasan Madura Tuai Polemik, Bakal Calon Kades Ditolak, P2KD Tolak Putusan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Berlangsungnya proses pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur masih menimbulkan polemik.

Seperti halnya yang dialami oleh Moh Rahem yang merupakan salah satu bakal calon kepala desa di Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Pasalnya, Moh Rahem saat mengajukan berkas persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Proppo, ia tidak lolos seleksi dengan alasan adanya ketidaksesuaian data diri pada ijazahnya.

Kendati demikian, Kuasa Hukum Moh Rahem, Nisan Radian mengatakan, saat kliennya (Moh Rahem) menyerahkan berkas administrasi kepada P2KD Desa Proppo yang dalam hal itu ijazah, Moh Rahem menggunakan ijazah asli.

Menurutnya, jika mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2019 pasal 21ayat (3) yang berbunyi, jika dalam pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu yang didukung dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, maka Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Akibat Surat Tilang, Suami Kepergok Selingkuh oleh Sang Istri, Benda ini Jadi Barang Bukti Kuat

Tanggapi Kenaikan Tarif BPJS, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak Ungkap Masalah yang Kompleks

Masyarakat Diimbau Tak Mudah Beri Alamat, Ini Konsekuensinya Jika Beri Alamat secara Sembarangan

"Moh Rahem ini kan tidak menggunakan ijazah palsu saat mendaftar, jadi tidak ada alasan P2KD Desa Proppo itu untuk menggugurkan seleksi admintrasi Moh Rahem," kata Nisan Radian kepada sejumlah media, Kamis (05/09/2019).

Bahkan Nisan Radian mengaku terkejut ketika pihak panitia P2KD Desa Proppo menolak terkait data perbaikan dari kliennya yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

"Tadi saya juga terkejut dan kaget soalnya putusan mengenai data yang sudah valid yang sudah diputus oleh Panitera PTUN Surabaya ditolak oleh P2KD Desa Proppo," keluhnya.

Halaman
1234
Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved