Berita Pamekasan
Muncul Gerakan Dukungan Revisi UU KPK di Pamekasan, Massa Ajak Pelintas Jalan Dukung Kinerja Pansel
Komunitas Pemuda Anti-Korupsi Pamekasan menggelar aksi solidaritas dan penghargaan kepada kinerja KPK.
Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
lihat foto
Selain itu, Lutfiadi juga mengomentari terkait banyaknya masalah pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana.
• Empat Pimpinan DPRD Kota Malang Dilantik Pekan Depan, I Made Rian Diana Ingin Langsung Tancap Gas
Misalnya kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, masalah penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi.
Ia juga menyebut, KPK dalam pelaksanaannya juga terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum.
"Dalam hal ini kemungkinan terdapat celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK," ujarnya.
Untuk itu, Lutfiadi menilai, perlu adanya Revisi UU KPK melalui yang dilakukan DPR RI dan Pemerintah agar memperbaiki sejumlah hal.
"Jadi menurut kami adanya revisi UU KPK tersebut, KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai 'counterpartner' yang kondusif," ucapnya.
"Sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," pungkasnya.
• Kapten Persija Jakarta Beber Penyebab Macan Kemayoran Terpuruk pada Liga 1 2019, Singgung Nama Teco
