Tabrak Deadline, Anggaran Pilkada 2020 Tujuh Kabupaten/Kota di Jatim ini Masih 'Tersandera'

Berdasarkan regulasi, anggaran untuk 2019 bisa dicairkan 14 hari setelah penandatanganan NPHD.

"Masalahnya, anggaran tahapan Pilkada untuk 2019 kan belum ada," katanya.

"Namun, Permendagri mengatur bahwa anggaran bisa diambil dari dana tak terduga.

Sedangkan sisanya, akan dicairkan pada APBD tahun Anggaran 2020 secara bertahap," jelas Ketua Fraksi Golkar di DPRD Surabaya ini.

Selain itu,dari hasil konsultasi tersebut, pihaknya juga optimistis NPHD bisa ditandatangani sebelum 7 Oktober 2019 mendatang.

"Kenapa kok 7 Oktober? Kalau sampai tanggal tersebut belum menandatangani NPHD maka akan dipanggil oleh Mendagri," katanya.

Apalagi, Pemkot Surabaya bersama KPU Surabaya telah membangun kesepahaman bersama bahwa tahapan tak boleh tertunda.

"Kami melihat tidak ada kesengajaan. Sebab. Ini memang butuh verifikasi. Verifikasi itu kan butuh kehati-hatian. Sehingga kami optimistis, NPHD selesai 1-2 hari ini," jelasnya.

Penjelasan serupa disampaikan KPU RI kepada DPRD Surabaya. "Kami juga ke KPU, ketika diskusi dengan KPU RI, tahapan pilkada tak boleh terhambat. Saat ini sudah ada 151 kabupaten/kota yang sudah menandatangani," katanya.