Berita Sampang

Diduga Tidak Transparan, Satu Bancakades di Sampang Laporkan P2KD ke DPRD Sampang

Bacakades tersebut adalah Mat Tinggal yang merasa dirugikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Panggung, karena diduga tidak transparan.

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Suasana audensi di Ruangan Aula Kantor DPRD Kabupaten Sampang, Senin, (28/10/2019). 

Diduga Tidak Transparan, Satu Bancakades di Sampang Laporkan P2KD ke DPRD Sampang

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Diduga tidak transparan, Salah satu Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Panggung Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura kembali melaporkan P2KD kepada Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, Senin (8/10/2019).

Bacakades tersebut adalah Mat Tinggal yang merasa dirugikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Panggung, karena diduga tidak transparan.

Sebelumnya, Mat Tinggal melakukan pengaduan pertama pada tanggal 24 Oktober 2019, namun masih belum terjawab karena kendala ke tidak hadiran P2KD dalam rapat.

Namun, hari ini pengaduan Mat Tinggal mendapat respon, sehingga diadakan audensi di Aula terbuka Kantor DPRD Sampang.

Dalam audensi dihadiri oleh pihak P2KD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta dihadiri oleh tim delapan, selaku atasan dari P2KD.

Selaku Pimpinan Audensi, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang, Ubaidillah mengatakan, agar Mat Tinggal menempuh jalur lebih lanjut, yaitu melapor ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu bertujuan agar mendapatkan keputusan yang jelas dan final.

"Karena kita ini ada di negara hukum, selaku pihak Yang dirugikan, tidak ada jalan lain selain menempuhnya secara hukum, yaitu membawa masalah ini ke meja PTUN," ujarnya.

Ubaidillah menambahkan, bahwa pihaknya berharap peristiwa itu tidak terjadi lagi selanjutnya.

"Panitia yang ada kurang bekerjasama,Team Worknya lemah, mereka masih belum memahami bahwa proses bekerjanya harus Collective Collegial", harapnya.

Sementara Mat Tinggal, meminta ada kebijakan dari pihak Pemerintah Daerah, khususnya dari Bupati Sampang.

"Apabila Bapak Bupati bisa memberi kebijakan pada kami, maka masalah ini cukup sampai disini," katanya.

Jika sebaliknya, pihaknya berjanji akan melanjutkan masalah tersebut.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved