Berita Surabaya

PWNU Jatim Sebut Salat Jumat di Pusat Layanan Publik Adalah Sah, Tapi Ada Ketentuan Minimal Jemaah

Hukum Salat Jumat di instansi pemerintahan, sekolah, pusat layanan publik, dan pusat perbelanjaan, adalah sah secara syar'i.

PWNU Jatim Sebut Salat Jumat di Pusat Layanan Publik Adalah Sah, Tapi Ada Ketentuan Minimal Jemaah
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
ilustrasi - PWNU Jatim Sebut Salat Jumat di Pusat Layanan Publik Adalah Sah, Tapi Ada Ketentuan Minimal Jemaah 

Hukum Salat Jumat di instansi pemerintahan, sekolah, pusat layanan publik, dan pusat perbelanjaan, adalah sah secara syar'i

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) menegaskan bahwa hukum Salat Jumat di instansi pemerintahan, sekolah, pusat layanan publik, dan pusat perbelanjaan, adalah sah secara syar'i.

Keputusan tersebut merupakan hasil Bahtsul Masail yang berlangsung di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, akhir November 2019 lalu.

"Sah secara syar'i," ucap Sekretaris Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur, Ahmad Muntaha, Sabtu (7/12/2019).

Kebelet Pipis Malam-Malam, Anggota Polisi Kaget Ada Bayangan Mondar-Mandir di Depan Kamar Mandi Kost

Dua Pria Surabaya Lagi Asyik Berduaan di Kamar Kost, Mengundang Kecurigaan hingga Digerebek Polisi

Kampus ITS Surabaya Bakal Punya Laboratorium dan Pusat Belajar Berteknologi Artificial Intelligence

"Tapi dengan catatan selama memenuhi ketentuan minimal 3 orang jamaah laki-laki yang tinggal di sekitar tempat pelaksanaan Salat Jumat tersebut," lanjutnya.

"Baik tinggalnya itu secara permanen, secara domisili tetap atau tidak tetap," sambung dia.

Bahtsul Masail ini dibuat untuk merespon banyaknya warga merasa kurang yakin dengan sahnya shalat Jumat di lingkungan instansi pemerintahan, perusahaan, sekolah, pusat layanan publik, hingga tempat belanja maupun mal.

Selain itu, dengan hasil Bahtsul Masail ini, PWNU Jatim berharap agar ulama-ulama dan khatib dari NU lebih leluasa serta tidak ada keraguan untuk mengisi khutbah Jumat di tempat-tempat tersebut yang rentan dijadikan ajang untuk menyampaikan intoleransi dan radikalisme.

"Kita merekomendasikan kepada pemerintah agar benar-benar menjaga fungsi masjid di instansi pemerintahan dan lainnya sesuai dengan kegunaan semestinya," ujar Muntaha yang juga lulusan Ponpes Lirboyo Kediri ini

PWNU Jatim, lanjut Muntaha, juga meminta aparat menindak tegas oknum oknum yang justru menyalahgunakan khutbah Jumat sebagai media untuk menyampaikan ujaran kebencian intoleransi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

226 Kepala Desa Terpilih pada Pilkades Serentak 2019 di Sumenep Bakal Dilantik Akhir Tahun ini

Masuk Program RPJMD, Pembangunan Wisata Mangrove di Desa Marparan Sampang Jadi Prioritas Pemkab

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved