Berita Sampang

Masuk Program RPJMD, Pembangunan Wisata Mangrove di Desa Marparan Sampang Jadi Prioritas Pemkab

Pemkab Sampang tengah serius membangun Wisata Mangrove di Desa Marparan sebagai destinasi baru.

Masuk Program RPJMD, Pembangunan Wisata Mangrove di Desa Marparan Sampang Jadi Prioritas Pemkab
KOMPAS.COM/ROSYID AZHAR
ilustrasi - Masuk Program RPJMD, Pembangunan Wisata Mangrove di Desa Marparan Sampang Jadi Prioritas Pemkab 

Pemkab Sampang tengah serius membangun Wisata Mangrove di Desa Marparan sebagai destinasi baru

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Pelaksanaan pembangunan Wisata Mangrove di Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, akan menjadi salah satu prioritas pembangunan wisata di Kabupaten Sampang.

Sebab, selain sudah dirancang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Wisata Mangrove tersebut sudah dimulai beberapa upaya pembangunannya.

"Untuk grand desainnya memang masih belum cuma baru studi kelayakannya," kata Kabid Budaya Pariwisata (Budpar) Disporabudpar Sampang, Lilis Listiawati, Sabtu (7/12/2019).

Kebelet Pipis Malam-Malam, Anggota Polisi Kaget Ada Bayangan Mondar-Mandir di Depan Kamar Mandi Kost

Dua Pria Surabaya Lagi Asyik Berduaan di Kamar Kost, Mengundang Kecurigaan hingga Digerebek Polisi

Tiga Hari Jelang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Berakhir, Kantor Samsat Sampang Diprediksi Penuh

"Tapi untuk lokasi Wisata Mangrove di Desa Marparan saat ini sudah dinetralisir," sambung dia.

Selain itu, ia mengatakan, dalam pembangunan wisata perlu adanya peran dan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, karena Wisata Mangrove itu terletak di wilayah desa.

Sehingga pihaknya berkordinasi dengan OPD lain, seperti Disperindag untuk menentukan SDM yang nantinya akan melakukan pelatihan membuat kerajinan, begitupun dengan OPD lain untuk pembentukan jalan akses ke wisata tersebut.

"Jadi beberapa hari kemarin Bapak Kadis Disporabudpar beserta Kadis OPD lainnya melakukan pertemuan bersama Kementerian Desa untuk melakukan pengajuan terkait proses menjadikan titik wisata," tuturnya.

Di sisi lain, sebagai bentuk awalan yang dinilai baik, Listiawati mengharapkan dalam pembangunan wisata tersebut proses penggarapannya dimulai dari pihak Desa.

Sebab, tidak hanya mengandalkan pemerintahan daerah saja, pemerintah desa harus aktif karena di desa sudah ada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

"Jadi jika dicontohkan itu seperti Wisata Lon Malang yang memulai pembangunannya adalah pemerintah desa, setelah muncul baru bemerintah daerah berpartisipasi untuk memberikan fasilitas," ucapnya.

"Bentuk fasilitasnya seperti pelatihan terkait destinasi wisata," tutupnya.

Mau Pesta Sabu, Dua Pengangguran di Surabaya Ditangkap Polisi, Dituntut Selama 6 Tahun Penjara

Ribuan Ton Beras Bulog di Tulungagung Terancam Mengalami Penurunan Mutu, Dampak Rastra Dihapus

Polresta Sidoarjo Buka Tempat Latihan Uji Praktik SIM di Seluruh Kecamatan, Didesain Mirip Satpas

Penulis: Hanggara Pratama
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved