Soal Pemakzulan Gus Yahya dari Jabatan Ketum PBNU, Ketua PCNU Sumenep Pilih Main Aman

Ringkasan Berita:

• Suhu politik internal PBNU memanas setelah beredar risalah rapat Syuriyah PBNU yang berisi permintaan agar KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur sebagai Ketua Umum dalam waktu tiga hari.
• Rapat Syuriyah menyoroti munculnya narasumber AKN NU yang dianggap terkait jaringan Zionisme Internasional, pelaksanaan AKN NU yang dinilai tidak sesuai peraturan organisasi, serta perlunya evaluasi tata kelola keuangan.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Suhu politik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendadak memanas. Pemicunya, sebuah surat yang dikeluarkan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar usai beredarnya dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dalam dokumen yang ditandatangani langsung Rais Aam PBNU tersebut, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya disebut diberi waktu tiga hari untuk melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

TribunMadura.com mencoba meminta tanggapan kepada Ketua PCNU Kabupaten Sumenep, KH A Pandji Taufik pada Minggu (23/11/2025).

Namun ia memilih tidak berkomentar terkait isu panas di tingkat PBNU pusat itu.

"Maaf," jawabnya singkat saat dikonfirmasi melalui sambungan pesan WhatasAppnya.

Baca juga: Jawaban Terbaru Gus Yahya saat Dirinya Didesak Mundur dari Jabatan Ketua Umum PBNU: Saya Sanggup

Berdasarkan dokumen risalah yang beredar, rapat Syuriyah PBNU yang digelar Jumat (21/11/2025) dan dihadiri 37 dari 53 pengurus berlangsung selama tiga jam. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan strategis menyangkut dinamika internal organisasi.

Alasan pemakzulan

Salah satu poin yang disorot adalah munculnya narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional.

Syuriyah menilai kehadiran narasumber tersebut tidak sejalan dengan Maqashidul Qanun Asasi NU dan arah perjuangan organisasi terkait pembelaan kemanusiaan.

Selain itu, rapat juga menilai pelaksanaan AKN NU tidak sesuai ketentuan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, terutama soal prosedur pemberhentian dan penggantian fungsionaris. Tata kelola keuangan organisasi pun ikut menjadi perhatian karena dianggap perlu peninjauan ulang agar sesuai syariat, regulasi negara, dan AD/ART NU.

Setelah mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, Syuriyah menyerahkan keputusan final kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. Dalam musyawarah itu diputuskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf diminta mundur dari jabatan Ketum PBNU.

Jika dalam tiga hari tidak ada pernyataan resmi pengunduran diri, maka Syuriyah akan melakukan pemberhentian secara resmi.

 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com