Cara Pemkab Sumenep Tekan Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru 2026

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sumenep memperkuat pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
• FGD digelar untuk menyamakan langkah antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama karena akhir tahun biasanya memicu lonjakan konsumsi dan potensi tekanan harga.
• Forum dihadiri Forkopimda, camat, dinas terkait, BI, Bulog, BPS, dan Pemprov Jatim, dengan harapan memperkuat pemetaan risiko harga

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi.

Upaya ini diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Kamis (20/11/2025).

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar bahwa dalam forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan langkah antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"FGD kemaren memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam mengantisipasi dinamika harga dan pasokan pada akhir tahun," kata Dadang Dedy Iskandar pada TribunMadura.com, Jumat (21/11/2025).

Baca juga: Cara Pemkab Sumenep Cegah Inflasi, Harga Sembako, Mendadak Kumpulkan Sejumlah Orang

Pada momen akhir tahun ini katanya, selalu diikuti lonjakan konsumsi masyarakat, yang kemudian berpotensi menimbulkan tekanan harga.

Karena itu lanjutnya, koordinasi intensif diperlukan agar inflasi tetap berada dalam batas aman dan komunikasi lintas sektor harus berjalan cepat dan responsif.

"Dengan koordinasi yang kuat, kita dapat menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Sumenep," jelas Dadang Dedy Iskandar.

Kerja sama semua pihak

Dalam FGD itu katanya, menghadirkan seluruh pihak yang memiliki peran penting dalam rantai pasokan komoditas.

Diantaranya, hadir unsur Forkopimda, para camat, sejumlah dinas terkait, serta narasumber dari Pemprov Jawa Timur, Bank Indonesia, Bulog dan BPS Sumenep.

"Forum itu diharapkan mampu memperkuat pemetaan risiko harga dan memastikan langkah penanganan terpadu di lapangan," harapnya.
 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com