Asesmen Pejabat Eselon II Digelar Diam-Diam, Sumenep Siap Gelar Mutasi Besar?

Ringkasan Berita:

• Sejumlah pimpinan OPD Sumenep mengikuti asesmen di BKD Jawa Timur, yang diklaim sebagai agenda rutin untuk pemetaan kompetensi pejabat, meski publik menduga ini terkait rencana mutasi eselon II.
• Pj Sekkab Sumenep, Achmad Syahwan, menegaskan asesmen dilakukan untuk mengetahui kapasitas dan kecocokan para kepala OPD, namun tidak memastikan apakah hal ini menjadi persiapan mutasi
• DPRD Sumenep menilai asesmen harus dilakukan maksimal

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengikuti asesmen pada Selasa (18/11/2025).

Langkah ini dilaksanakan tanpa publikasi luas dan langsung memunculkan tanda tanya besar: apakah Sumenep sedang bersiap melakukan mutasi pejabat eselon II?

Pj Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep, Achmad Syahwan Effendy membenarkan bahwa adanya uji kompetensi tersebut.

Bahkan, pihaknya menyebut asesmen dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur dan merupakan agenda rutin tahunan.

Baca juga: Bupati Pamekasan Mutasi 21 Pejabat Eselon II, Tekankan Profesionalitas dan Efektivitas Kinerja

"Asesmen ini semacam pemetaan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)," kata Syahwan saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

Namun, ketika disinggung soal kemungkinan asesmen ini menjadi persiapan mutasi pejabat eselon II, Syahwan tidak memberikan jawaban pasti.

"Saya belum tahu juga mutasi atau tidak. Yang pasti ini mapping, artinya dari hasil asesmen itu nanti akan terlihat mereka cocoknya di mana," sambungnya.

Pihaknya menegaskan, asesmen diperlukan untuk mengetahui kapasitas dan kompetensi kepala OPD, terlebih seiring bertambahnya usia dan beban kerja yang berbeda-beda.

"Tanpa asesmen, kemampuan pejabat tidak bisa diketahui. Nanti akan dilihat semua kompetensinya seperti apa," ucapnya.

Respon DPRD Sumenep

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Sumenep Holik menyoroti pelaksanaan asesmen pimpinan OPD tersebut.

Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara serius karena akan menjadi fondasi penentuan posisi para pejabat eselon II.

"Asesmen harus dilakukan maksimal. Ini berkaitan dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing kepala dinas," katanya.

Holik mengaku DPRD belum mengetahui kapan mutasi pejabat eselon II akan dilaksanakan. Namun, pihaknya mengingatkan agar Pemkab tidak mengabaikan hasil asesmen dalam menentukan rotasi jabatan.

"Yang pasti, hasil asesmen ini harus dijadikan acuan dalam mutasi nanti. Jangan sampai hanya formalitas," tegas politisi Gerindra Sumenep ini.

 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com