Pakde Karwo, Anggota Wantimpres Jokowi: Penggagas Konsep Trisula Pembangunan Bernama JATIMNOMICS

Pakde Karwo, Anggota Wantimpres Jokowi: Penggagas Konsep Trisula Pembangunan Bernama Jatimnomics 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Mantan Gubernur Jatim Soekarwo alias Pakde Karwo telah resmi dilantik menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (13/12/2019) di Istana Negara, Jakarta.

Pakde Karwo dilantik menjadi Wantimpres bersama sembilan orang tokoh lainnya. Mereka adalah: 

1. Sidarto Danusubroto (politisi PDI-P)

2. Dato Sri Tahir (bos Mayapada Group)

3. Putri Kuswisnuwardhani (bos Mustika Ratu)

4. Mardiono (politisi PPP)

5. Wiranto (mantan Menko Polhukam)

6. Agung Laksono (politisi Partai Golkar)

7. Arifin Panigoro (bos Medco Energi)

8. Luthfi bin Yahya (tokoh NU)

Masuknya nama Pakde Karwo dalam jajaran anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Maruf Amin bukan suatu yang mengejutkan.

Pasalnya, mantan Gubernur Jatim dua periode (2009-2019) ini mempunyai segudang pengalaman. 

Baik sebagai sebagai birokrat, politisi, dosen, penulis buku, hingga seorang profesional.

Di bidang birokrasi, Pakde Karwo pernah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil ( PNS ) alias aparatur sipil negara ( ASN ) dari staf hingga menempati jabatan tertinggi sebagai Sekretaris Daerah Provinsi ( Sekdaprov ) Jatim.

Sementaran di bidang politik, Soekarwo, suami dari Nina Kirana Soekarwo ini pernah menduduki jabatan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim sekaligus anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat.

• BREAKING NEWS - Pakde Karwo Mantan Gubernur Jatim Dilantik Menjadi Dewan Pertimbangan Presiden

• Kiprah Soekarwo (Pakde Karwo) Gubernur Jatim 2 Periode, Hingga Dilantik Menjadi Wantimpres Jokowi

• 5 Tokoh Jatim Cocok Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Dari Risma, Pakde Karwo, Anas dan Rektor PT ini

Trisula Pembangunan Jatimnomics

Selain itu, selama menjadi Gubernur Jatim dua periode, Pakde Karwo juga dikenal dengan gagasannya soal Jatimnomics. Konsep yang diterapkannya melindungi Jawa Timur dalam menghadapi bombardir era perdagangan bebas, seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Mengutip dari Harian Surya, sistem ekonomi khas Jatim ini mengandalkan trisula strategi pembangunan. Yakni, peningkatan basis produksi khususnya UMKM, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan (pasar).

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berhasil diciptakan. Sehingga dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata-rata nasional. 

Sejak tahun 2010 sampai 2014, perdagangan antar provinsi atau perdagangan dalam negeri naik hingga 328 persen. Ini menjadikan Jatim provinsi penyangga ekonomi nasional. Karena 20,6 persen atau seperlima perdagangan nasional berasal dari Jatim. 

Dalam praktiknya, Jatimnomics yang merupakan pengembangan dari Indonesia Incorporated, tidak hanya sebagai solusi untuk Jatim, tapi juga solusi jitu untuk Indonesia, dengan berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi.

Luar biasanya konsep Jatimnomics yang luar biasa itulah, membuat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menganugerahkan Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Ekonomi, kepada Gubernur Jatim Soekarwo, Sabtu (22/8/2015).

Pakde Karwo mengatakan, Jatimnomic sebetulnya merupakan suatu konsep untuk menyelesaikan berbagai permasalahan makro dan mikro ekonomi untuk Indonesia. Pasalnya saat ini neraca berjalan ekspor impor makin melemah dan minus. 

Setiap netto ekspor impor atau surplus ekspor impor sangat mempengaruhi moneter tentang  ketahanan rupiah. Jika hal itu menjadikan minus defisit neraca berjalan, maka devisa negara ini akan tergerus. Kalau devisa tergerus, maka ketahanan ekonomi nasional menjadi melemah. 

"Pada saat seperti itu, maka pertama yang diinginkan sebetulnya harmoninya politik. Pemerintah dan legislatif atau parlemen harus menjadi satu untuk menyelesaikan ini," ujarnya, kepada Surya.

Bentuk penyelesaiannya, kata Pakde Karwo salah satunya adalah kalau moneter atau rupiah pada posisi neraca berjalan devisit dan melemah, maka pajak dan tax-nya harus memberikan 'akomodasi' dengan holidai dengan kemudahan moneter itu. 

"Kalau tax dikurangi, maka ada ekonomi berjalan disitu," jelasnya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini mencontohkan pajak tentang infrastruktur dan pajak tentang perumahan.

Kalau pajak perumahan diturunkan, maka pembangunan perumahan dan satuan perumahan karena ongkosnya dikurangi pajak maka harga menjadi lebih murah. 

"Batu bata, pasir, tenaga kerja menjadi hidup. Pada posisi seperti itulah tax pajak harus mendukung pada saat krisis seperti sekarang ini," tegasnya.

Setelah itu, yang harus dilakukan adalah menempatkan industri menjadi bagian untuk mengangkat perekonomian. Jika politik kuat, moneter stabil. Maka yang harus didukung industri. 

"Yang harus didukung tentu semua industri, khususnya UMKM," imbuhnya.

Setelah UMKM sudah didata, dukungan dilakukan dengan memberikan pembiayaan yang murah, dibanding pasar uang atau suku bunga uang. Sehingga harus ada skema perbankan yang memberikan kredit murah terhadap kelompok UMKM.

"Kalau murah, ongkos produksi lebih rendah dan dia bisa kompetisi di pasar," tegas Pakde Karwo.

Namun pasar tidak bisa terbentuk otomatis. Pada saat krisis, lanjut suami Nina Kirana Soekarwo ini, produk barang tidak membentuk permintaan. Saat kondisi aman suplay mendorong demand. 

Nah, saat krisis itulah maka pasar harus dibangun. Dan yang harus diperkuat adalah pasar dalam negeri atau perdagangan antar provinsi. 

"Disinilah perdagangan dalam negeri menjadi kata kunci nasionalisme di dalam globalisasi," tandas Pakde.

Hal itu dinilai penting, karena kepentingan nasional adalah kepentingan pokok sebelum masuk pasar bebas. Caranya, membangun pasar dalam negeri dengan produk UMKM yang kompetitif. 

Untuk membentuk pasar dalam negeri, setiap provinsi harus ada kantor perwakilan dagang (KPD) yang sifatnya bussiness to bussiness.

Bukan goverment to goverment. Goverment hanya bertugas menyiapkan tentang proses, misalnya menyewakan tempat, mencari pelaku ekonomi. 

Dengan adanya perwakilan dagang, jika disana ada barang yang bisa dilakukan transaksi jual beli, industri pembiayaan, dan pasar.

Maka kapal yang mengangkut atau transportasi yang mengangkut barang ke luar provinsi, saat kembali ke Jatim juga akan mengangkut barang. 

"Inilah yang bisa menekan ongkos distribusi," terangnya.

Selain itu, pasar ekspor juga dilatih. Caranya, dengan membentuk perwakilan dagang di luar negeri. Seperti, di Jepang, Korea, Hongkong, Singapura, China, dan Malaysia. 

Untuk itu, Pakde Karwo menegaskan, konsep Jatimnomics sekarang ini menjadi bagian yang bisa disumbangkan kepada Indonesia. Karena munculnya konsep sebenarnya by desain. 

'Subsidi pembiayaan' untuk industri juga by desain. Demikian dengan pencarian pasar. Karenanya wajar jika saat ini Jatim mampu menyumbang 20,6 persen perdagangan dalam negeri (antar provinsi) di Indonesia atau seperlima nasional.

Pakde Karwo yakin, tahun 2016 nanti, dengan desain yang lebih matang dari penerapan Jatimnomics dan juga ada tambahan pembiayaan di sistem pembiayaan yang lebih murah, maka perdagangan antar provinsi akan tumbuh hingga 22 persen. 

"Bahkan tahun 2019 nanti saya optimis bisa menyumbang 25 persen atau seperempat nasional," ucapnya, dengan nada optimis.

Khusus terkait pentingnya nasionalisme dalam menghadapi globalisasi, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa nasionalisme yang dimaksud dalam pengertian menjadi implementasi atau menjadi working ideologis. Dan itu harus kongkrit, bahwa industri, suku bunga murah, pasar, mengusai chathip market pasar dalam negeri.

"Setelah itu, income naik, daya beli naik. Nah baru kemudian tarung keluar. Karena secara kualitas sudah teruji," bebernya.

Bagi Provinsi Jatim, konsep Jatimnomics sebenarnya sudah dilakukan sejak 2010. Sehingga pertumbuhan perdagangan dalam negeri atau antar provinsi mulai tahun 2010 sampao 2014 kenaikannya 328 persen.

Dengan kenaikan itu, perdagangan dalam negeri Jatim menguasai 20,6 persen atau seperlima perdagangan nasional dari 34 provinsi yang ada.

Untuk itu, Pakde Karwo menegaskan sekali lagi, bahwa Jatimnomic berangkat dari pengalaman empiris. Pendekatan teorinya bukan deduktif, dari umum ke khusus. Tapi induktif, yakni dari yang khusus kemudian menjadi satu teori. 

Dengan begitu, Jatimnomics bisa diterapkan untuk wilayah yang lebih luas dan besar, yakni bangsa dan negara.

"Sebabnya ya karena ini emprik by desain. Bukan trial and error. By desain lalu ketemu teorinya," tegasnya.

Agar konsep Jatimnomics yang ditemuka lebih sempurna, tahun 2016 semua pembiayaan oleh Pemda terhadap SKPD akan menghasilkan konsep Jatim industri. Dengan begitu, tahun 2016 nanti Jatim, kata Pakde Karwo akan menjadi provinsi industri. 

Dengan menjadi industri maka nilai tambah disini semua. Kalau bahan baku, nilai tambah diluar. 

"Ini merupakan nasionalisme baru. Bisa mensejahterakan masyarakat," tandasnya.

Selain diterapkan selama 10 tahun memimpin Provinsi Jatim, konsep Jatimnomics ala Pakde Karwo ini juga disampaikan di sejumlah kampus dan perguruan tinggi ternama di Indonesia. Seperti Unair, Unhas, UGM, IPB, dan sejumlah kampus lainnya.

Tak hanya itu saja, kosep Jatimnomics juga telah dipaparkan Pakde Karwo di Singapura, saat Soekarwo menjadi Keynote Speaker pada acara 2018 Asia Economic Forum, The World Bank Group - Asia Competitivenes Institute (ACI), Rabu (29/8/2018).

Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Oei Tiong Ham Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapura. (Mujib Anwar)