Kasus Pelajar SMA Bunuh Begal

Ahli Pidana dari Universitas Brawijaya Pertanyakan Kejanggalan Sidang Kasus Pelajar SMA Bunuh Begal

Ahli Pidana dari Universitas Brawijaya ( UB ) Pertanyakan Kejanggalan Dalam Persidangan Kasus Pelajar SMA Bunuh Begal

Ahli Pidana dari Universitas Brawijaya Pertanyakan Kejanggalan Sidang Kasus Pelajar SMA Bunuh Begal
TRIBUNMADURA/KUKUH KURNIAWAN
Saksi ahli hukum pidana Universitas Brawijaya ( UB ) Malang, Lucky Endrawati disela-sela persidangan kasus pelajar SMA bunuh begal, Senin (20/1/2020) di Pengadilan Negeri Kepanjen. 

Ahli Pidana dari Universitas Brawijaya ( UB ) Lucky Endrawati Pertanyakan Kejanggalan Dalam Persidangan Kasus Pelajar SMA Bunuh Begal

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Saksi ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya ( UB ) mempertanyakan tentang kejanggalan dalam persidangan kasus pelajar SMA bunuh begal dengan terdakwa ZA, Senin (20/1/2020) di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang.

Saksi ahli hukum pidana dari UB Malang, Lucky Endrawati mempertanyakan, tentang pasal yang dikenakan kepada terdakwa ZA.

"Menurut saya pasal-pasal yang disangkakan tidak pas dengan kronologis dan peristiwanya itu. Dimana Pasal 340 yang menjadi satu jenis dengan Pasal 338 dan Pasal 351.

Pasal 340 merupakan pembunuhan berencana yang memang bertujuan untuk membunuh orang.

Sedangkan Pasal 351 merupakan penganiayaan sehingga tidak pas sama sekali dengan kejadian yang menimpa ZA ini," ujarnya kepada TribunJatim.com (Grup Tribunmadura.com ), Senin (20/1/2020).

Sidang Pelajar SMA Malang Bunuh Begal, Website PN Kepanjen Diretas: Begal Dibela Pelajar Dipenjara

Sidang Pelajar SMA Bunuh Begal di Malang, Hadirkan Saksi dari UB, Sekolah Bela Terdakwa Soal Pisau

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan mengapa dalam dakwaan juga tidak men jucto kan dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"Sehingga sidang yang berlangsung ini seharusnya terbuka bukan tertutup karena dalam dakwaan tidak menjucto kan dengan UU No.11 Tahun 2012.

Kalau dakwaan telah menjucto kan dengan UU SPPA barulah sidang dilakukan secara tertutup.

Karena itu saya mempertanyakan siapa yang menentukan bahwa sidangnya ini dilakukan tertutup," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved