Berita Sumenep

Besaran Gaji Kepala Desa di Sumenep Setara dengan PNS, Perangkat Desa Diminta Aktif Masuk Kantor

Kepala desa di Kabupaten Sumenep bakal mendapatkan gaji dengan besaran sama seperti PNS golongan IIA.

Besaran Gaji Kepala Desa di Sumenep Setara dengan PNS, Perangkat Desa Diminta Aktif Masuk Kantor
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Para Kepala Desa terpilih dalam Pilkades Serentak di Kabupaten Sumenep di Pendopo Kantor Bupati Sumenep, Senin (30/12/2019)  

Kepala Desa di Kabupaten Sumenep bakal mendapatkan gaji dengan besaran sama seperti PNS golongan IIA

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Pemerintah telah resmi mengumumkan kenaikan gaji perangkat desa setara PNS golongan IIA yang berlaku pada 2020 ini.

Pemkab Sumenep memastikan akan memberikan gaji Kepala Desa dan perangkatnya setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA tersebut.

"Sesuai amanat Permendagri, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu setara dengan PNS golongan II A. Yakni di atas Rp 2 juta," kata Kepala DPMD Sumenep, Moh Ramli, Kamis (14/2/2020).

Pelaku Perundungan Siswa di Kota Malang Disebut KPAI Juga sebagai Korban, Warga Diminta Tak Membully

Pedagang di Pamekasan Dukung Pemerintah untuk Impor Bawang Putih, Dampak Harga yang Fluktuatif

Sosok Korban Pria Telanjangi Wanita Madura Terungkap, Suka Lakukan Kebiasaan Buruk saat Ketemu Orang

Hal itu, kata Moh Ramli, setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui anggaran bantuan penyetaraan penghasilan tetap (Siltap) dari pemerintah pusat dan Pemkab Sumenep sudah mengatur melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Moh Ramli menyebut, untuk perangkat seperti Kaur dan Kepala Dusun (Kadus) saja penghasilannya minimal Rp 2022.000 per bulan.

"Itu baru penghasilan tetap ya, belum ditambah tunjangan seperti iuran BPJS dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa," katanya.

Kenaikan pendapatan tetap Kades dan perangkatnya ini katanya, diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicairkan langsung pemerintah daerah ke desa.

Siltap Kades dan perangkatnya ini naik menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomer 6 tahun 2016 tentang desa.

"Itu diambil dari ADD, karena perioritas penggunaan ADD memang untuk membayar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa," katanya.

Moh Ramli meminta, kenaikan penghasilan tetap itu berkonsekuensi terhadap pengaturan hari dan jam kerja. Dari itulah, kades dan perangkatnya harus masuk kantor mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB.

"Kenaikan penghasilan ini diharapkan dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja kades dan perangkat desa dalam melayani masyarakat," tandasnya.

Untuk diketahui, pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di 330 desa di Kabupaten Sumenep ini naik. Yang tahun sebelumnya Rp 472.771.621.292 menjadi Rp 480.392.259.540. Atau meningkat Rp 7.620.638.248.

Korban Pelecehan Pria Telanjangi Wanita Madura Sempat Ditangkap, Disebut Sering Resahkan Warga

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved