Kejati Jatim Sebut Keinginan Berpoligami Bikin Kebutuhan Ekonomi Naik, Korupsi Bisa Jadi Potensi

Banyak faktor yang mendorong untuk melakukan tindak korupsi. Satu diantaranya memiliki keinginan yang tak terbendung.

Penulis: Syamsul Arifin | Editor: Sudarma Adi
ISTIMEWA/TRIBUNMADURA.COM
Kepala Kejati Jatim saat hadiri acara Rapat Kerja Percepatan dan Penyaluran Dana Desa di Jatim Expo, Selasa, (25/2/2020). 

Kejati Jatim Sebut Keinginan Berpoligami Bikin Kebutuhan Ekonomi Naik, Korupsi Bisa Jadi Potensi

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Banyak faktor yang mendorong untuk melakukan tindak korupsi.

Satu diantaranya memiliki keinginan yang tak terbendung.

Kebanyakan paradigma seperti ini digandrungi oleh orang yang berkecukupan dalam hal ekonomi. 

Tak terkecuali keinginan untuk poligami. Kemungkinan besar, kebutuhan akan semakin bertambah seiring bertambahnya pasangan hidup. 

Kejari Jalan Ditempat, Korupsi Dana Desa di Sampang Akan Dilaporkan ke Kejati, Kejagung dan KPK

Aspidsus Kejati Aceh Resmi Jadi Kajari Pamekasan, Sebut Akan Sisir Kasus yang Belum Ditindaklanjuti

Jabatan Kepala Kejati Jatim Sunarta Diganti Muhammad Dofir dari Putra Daerah: Paling Berkesan

Dikatakan Kepala Kejati Jatim Mohammad Dhofir, hal ini justru memicu seseorang untuk melakukan korupsi. Sebab sifat dasar manusia yang cenderung tamak

"Enggak ada puasnya. Punya rumah dua, pingin lagi tiga. Termasuk istri barangkali. Istri satu kurang, tambah lagi satu, jadi dua sampai tiga (istri). Akhirnya apa, semua minta rumah istrinya, sementara kemampuan kita terbatas, sehingga akhirnya terjadi hal-hal menyimpang," katanya saat menghadiri acara Rapat Kerja Percepatan dan Penyaluran Dana Desa di Jatim Expo, Selasa, (25/2/2020). 

Tak hanya itu, faktor lain terjadinya tindakan korupsi yaitu karena ada kesempatan. Karena hal-hal itulah Dofir menyebut angka tindakan korupsi tak berkurang, bahkan cenderung meningkat.

Ia menambahkan, Kejaksaan juga turut berperan dalam pengawasan penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN. Tentu saja penindakan dilakukan kepada oknum yang melakukan penyimpangan pada penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.

"Jadi, kalau misalnya sistemnya mendukung dan memberikan kesempatan pada mereka yang akan berbuat (korupsi), tentu akan terjadi suatu tindak pidana yang akan menyebabkan korupsi. Selain kesempatan juga niat (korupsi)," tandasnya. 

Ia mengungkapkan contoh kasus terkait dana desa yang sudah ditangani dan masih disidik di Jatim. 

"Catatan kami, tahun 2015 ada 22 kasus, pada 2016 ada 48 kasus, pada 2017 ada 98 kasus, pada 2018 ada 96 kasus, dan pada 2019 turun menjadi 46 kasus. Saat ini tahap penyelidikan ada empat kasus, penyidikan sebelas kasus, penuntutan tujuh kasus, upaya hukum enam kasus," kata Dofir. 

Penulis : Samsul Arifin

Editor : Sudarma Adi

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved