Ada Satgas MBG di Surabaya, Ketua Komisi A Buka Suara, Singgung Keracunan: Mumpung Belum Terjadi

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq
 
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA- Rentetan keracunan hingga belum optimalnya pelaksanaan progam Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius.

Pemkot Surabaya bahkan resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program MBG.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meneken Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/195/436.1.2/2025. Sebenarnya Satgas MBG itu sudah diteken 20 Agustus 2025 lalu.

Satgas MBG tersebut bertugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Kota Surabaya. Termasuk menyusun rencana kerja.

Bahkan dalam pelaksanaannya setiap menu MBG juga harus menemui setandar. Yang tidak kalah penting adalah penyedia MBG atau vendor itu memiliki sertifikasi laik higiene.

"Kami mendukung pembentukan Satgas MBG di Surabaya. Semua harus kompeten dan profesional karena menyangkut kesehatan anak seluruh Indonesia," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko, Selasa (30/9/2025).

Satgas MBG di Kota Pahlawan itu akan melibatkan akademisi, media, serta berbagai sektor masyarakat untuk memastikan program berjalan efektif.

Program MBG ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Namun Yona menekankan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Satuan Pelayanan Pengawasan Internal (SPPI) agar pelaksanaan di lapangan sesuai SOP.

Politisi Gerindra yang akrab di sapa Cak YeBe ini mengingstkan bahwa SPPI juga jangan tutup mata jika ada ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran.

Mereka harus berintegritas, independen, mampu mengatur distribusi logistik, mengawasi, sekaligus memberikan edukasi gizi agar anak-anak menerima makanan bergizi, aman, dan tepat waktu.

Pemkot perlu belajar dari berbagai persoalan layanan MBG di daerah lain. Yona mendorong agar pengawasan melibatkan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas serta tim psikologi dari perguruan tinggi maupun instansi terkait.

“Puskesmas bisa memantau kesehatan siswa penerima MBG, sementara psikolog dapat memantau perkembangan mental dan psikologi murid," ucapnya.

Pengalaman Yona mendampingi program MBG di SDN Kedurus 1 untuk 330 siswa, dengan melibatkan tenaga medis dan akademisi. Dari situ, Yona menekankan pentingnya evaluasi rutin.

Harus ada kunjungan rutin minimal seminggu sekali secara acak untuk mengevaluasi progres siswa penerima manfaat. Dugaan keracunan siswa di beberapa daerah penerima MBG umumnya dipicu lemahnya pengawasan.