Mulai Yasonna Laoly Hingga Nadiem Makarim, Masuk Daftar 5 Menteri yang Layak Dicopot Versi IPO

Dari nama-nama itu ada Yasonna Laoly hingga Nadiem Makarim yang dianggap tak layak menjadi pembantu presiden Jokowi.

Editor: Aqwamit Torik
Kolase TribunMadura.com (Sumber: Kompas.com)
Yasonna Laoly, Nadiem Makarim dan tiga menteri lainnya dianggap layak dicopot versi IPO 

Dikutip dari Kompas.com ( TribunMadura.com network ), dalam pertemuan itu, Jokowi menyinggung kinerja Menteri yang dinilai kurang cepat dan kurang mampu beradaptasi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Fadjroel bahkan menyampaikan pernyataan Jokowi yang tak segan mencopot Menteri yang kerjanya lamban dan tidak bisa beradaptasi.

"Presiden Joko Widodo menyatakan, 'Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu'," kata Fadjroel menirukan ucapan Jokowi kepada para pegiat media sosial.

"Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," lanjut Fadjroel menirukan ucapan Jokowi.

5 Menteri yang Layak Dicopot

Di sisi lain, beberapa waktu lalu, muncul survei kepuasan publik terkait kinerja para pembantu Jokowi yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO).

Apalagi para Menteri Jokowi telah bekerja lebih dari 100 hari sejak dilantik Oktober 2019 lalu.

IPO merilis hasil survei daftar Menteri Jokowi yang patut diganti walau mereka baru menjabat dalam hitungan bulan.

Setidaknya ada lima nama Menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.

Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama Menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian Menteri itu perlu."

"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Dikutip dari Kompas.com ( TribunMadura.com network ), survei digelar pada 10 Januari-31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas dagan dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

Halaman
1234
Sumber: Intisari
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved