Surabaya Sidoarjo Gresik Terapkan PSBB

Masyarakat Masih Nongkrong dan Keluyuran Saat Pandemi Corona Jadi Alasan Penerapan PSBB di Sidoarjo

Perkembangan penyebaran Covid-19 di Sidoarjo semakin cepat dan signifikan sementara kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat justru menurun.

Penulis: M Taufik | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/M TAUFIK
Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menyebut masyarakat kurang disiplin jadi alasan penerapan PSBB di Sidoarjo. 

TRIBUNMADURA.COM, SIDOARJO - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini serta Bupati Gresik, Nadlif dan Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin sepakat untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiga wilayah tersebut, Minggu (19/4/2020).

Menurut Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, ada beberapa alasan yang melandasi kesepakatan tersebut.

Utamanya, perkembangan penyebaran Covid-19 di Sidoarjo semakin cepat dan signifikan sementara kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat justru menurun.

Jatim Expo Surabaya Jadi Sentra Logistik Lumbung Pangan Jatim Selama Pandemi Virus Corona

Gubernur Khofifah Apresiasi Seniman dan Pemelihara Cagar Budaya Terdampak Covid-19 di Jatim

Surabaya, Sidoarjo dan Gresik Sepakat PSBB, Pemprov Jatim Pastikan Bantuan Sosial Tak Tumpang Tindih

“Seperti kita tahu, penyebaran Covid-19 di Sidoarjo terus meningkat signifikan. Sementara respon masyarakat justru kurang disiplin. Masih banyak nongkrong, keluyuran tidak penting, dan sebagainya,” kata Nur Ahmad Syaifuddin.

“Maka, tidak ada kata lain. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sidoarjo, harus diberlakukan PSBB,” tambahnya menegaskan.

Tiga daerah sudah sepakat.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur yang akan mengajukan permohonan PSBB ke Kementrian Kesehatan, didukung dengan surat dari tiga kepala daerah.

Sambil menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan, sejumlah persiapan juga langsung dilakukan.

Gubernur Jawa Timur membuat Pergub (peraturan gubernur), kemudian Wali Kota dan Bupati membuat Peraturan Bupati untuk pelaksanaan PSBB.

“Pergub sifatnya lebih global. Nah, Perbup yang mempertajam. Menyesuaikan kondisi daerahnya masing-masing,” ujar Cak Nur, Panggilan Nur Ahmad Syaifuddin.

Dari 18 Kecamatan di Sidoarjo, sementara ini tidak semua akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Melihat kondisi di lapangan, yang mendesak untuk diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah daerah yang sebaran pasiennya sudah cukup banyak atau masuk zona merah.

Diketahui, dari 18 kecamatan itu sudah ada 14 kecamatan masuk zona merah.

“Mana saja dan bagaimana detailnya, besok akan kami bahas bersama pihak terkait di Sidoarjo,” jawabnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved