Virus Corona di Surabaya

Pemkot Surabaya Kembalikan Data Kasus Covid-19 Milik Pemprov Jatim, Sebut Tak Sesuai Fakta Lapangan

Dinkes Surabaya menyebut sering terjadi selisih data kasus Covid-19 virus corona di Kota Surabaya milik Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Dok Pemkot Surabaya
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menggelar halal bi halal online, Minggu (24/5/2020). 

Di samping itu, kata dia, juga terdapat data luar daerah yang masuk dalam data Surabaya.

Tak jarang juga ada warga KTP luar Kota Surabaya tapi menulis alamat domisili Kota Surabaya.

Rince mengungkapkan, petugas tracingnya juga berkali-kali menemukan alamat palsu yang tertera di data itu lantaran setelah dilacak tidak ada pasien di alamat tersebut.

"Kalau begini langsung dimasukkan ke data yang tersisa itu tadi dan dikirim lagi ke provinsi," katanya.

Meski begitu, Rince memastikan, data pasien positif yang tertahan itu masih dalam penanganan, baik itu berada di rumah sakit, isolasi di hotel, rumah sakit darurat, maupun isolasi mandiri di rumah.

Motor Suporter Persebaya Dirampas Sekelompok Bandit saat Hendak Ikut Konvoi Ulang Tahun Bajul Ijo

"Tentu dalam penanganan, hanya saja data yang perlu dipastikan ini ikut daerah mana harus dikonfirmasi lagi," katanya.

Temuan data tidak sesuai di lapangan ini disebutnya hampir dialami semua daerah.

Sebab, ada beberapa pasien yang tidak jujur saat menerangkan alamatnya ketika tes lab.

Apalagi, tidak semua lab yang ada di Surabaya menerima data detail alamat pasien, termasuk yang tes mandiri.

Karena ada data pasien yang tes mandiri itu juga terkirim semua ke pusat. 

Dia meminta warga untuk menerangkan alamat lengkapnya jika melakukan tes, supaya memudahkan tim tracing di lapangan.

Di sisi lain, Pembina Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jatim yang sekaligus Ketua IKA FKM UNAIR Estiningtyas Nugraheni, mengatakan dalam kondisi pandemi ini dibutuhkan keseriusan berbagai pihak. 

Sebab, kata dia, hal ini merupakan masalah bersama dan harus dihadapi bersama pula.

Pengumpulan data itu ada di beberapa titik, maka sangat memungkinkan muncul perbedaan.

“Harus disinkronkan bersama-sama, dan apabila ada yang tidak selaras, harus diselaraskan bersama pula,” ungkapnya. 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved