BREAKING NEWS - Bentrok Warnai Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Depan Kantor Bupati Gresik

TRIBUNMADURA.COM, GRESIK - Bentrokan terjadi antara demonstran yakni ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Gresik dengan polisi di depan Kantor Bupati Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kebomas, Gresik, Kamis (16/7/2020).

Padahal sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kabupaten Gresik unjuk rasa.

Mereka dengan tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan pelajar.

Belum diketahui apa yang menyebabkan aksi yang awalnya berjalan damai hingga berujung bentrok.

• Tak Ada Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Lampu Merah ala Starting Grid MotoGP di Jalan Trunojoyo Sampang

• Curiga Mobil Goyang di Depan Rumah Dinas Wabup Tuban, Sepasang Remaja Digerebek, Ada Kondom dan Tisu

Pantauan di lapangan, beberapa mahasiswa didatangi petugas dan dibawa menuju pinggir jalan. Bahkan, ada satu peserta aksi sempat diamankan oleh aparat dan akhirnya dilepaskan kembali.

Massa yang menyampaikan tuntutan ditemui oleh Wakil Bupati Gresik, Mohamad Qosim.

Mohamad Qosim menyepakati tuntutan mahasiswa dengan menandatangani pakta integritas yang disediakan oleh demonstran.

Pemkab Gresik menolak memberikan stempel kelembagaan terhadap dokumen yang diajukan mahasiswa.

Sehingga membuat demontran kecewa dan melakukan pemblokiran jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut.

Nah, aksi pemblokiran jalan ini membuat aksi berjalan panas. Petugas langsung menarik mundur para mahasiswa yang berusaha menutup jalan.

Kemacetan tidak dapat dihindarkan, pengendara motor bahkan nekat melintasi trotoar untuk menerobos kemacetan.

Salah satu peserta aksi bahkan terlihat dibawa petugas menuju bahu jalan. Keluar dari kerumunan.

Korlap Aksi Nasihul Amin menuturkan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang ingin mengesahkan RUU Omnibuslaw.

"Omnibuslaw syarat akan kepentingan pemodal. Jika memang disahkan, PHK makin dipermudah, nilai upah akan berkurang karena UMK dihilangkan, mencabut semua saksi pidana bagi pengusaha jadi saksi administrasi, sistem pendidikan fokus untuk kebutuhan industri dan ijasah bergelar palsu bisa dibeli dan tidak disanksi pidana," ucapnya.

Pihaknya kecewa dengan aparat kepolisian yang mengawal aksi. Pihaknya datang ke Pemkab Gresik untuk menyuarakan pendapat tapi malah mendapat tindakan kekerasan dari polisi.

"Aksi tetap kami lakukan sampai tuntutan dipenuhi," terangnya.

Saat ini massa melakukan aksi tolak Omnibuslaw di depan kantor DPRD Gresik. Mereka menyuarakan aksi mereka.