Berita Sampang

Dana Desa di Sampang Mayoritas Diprioritaskan untuk Program Fisik, Minim Pemberdayaan Masyarakat

Bila ingin menjadi desa berkembang dan maju, 50 persen DD dianggarkan untuk pemberdayaan, bukan program fisik yang diprioritaskan.

TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, Madura, Jumat (6/3/2020). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Sejak 2019 mayoritas desa yang ada di Kabupaten Sampang hanya menganggarkan 15 persen Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) untuk pemberdayaan masyarakat desa setempat.

Padahal, bila ingin menjadi desa berkembang dan maju, 50 persen DD dianggarkan untuk pemberdayaan, bukan program fisik yang diprioritaskan.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Suhanto mengatakan, dari 180 desa, hanya 18 di antaranya yang menganggarkan 50 persen DD untuk pemberdayaan.

Kakek Ditemukan Tewas dengan Posisi Kepala Menancap di Lumpur Sungai, Sepeda Angin Jadi Petunjuk

Penyebab Harga Cabai di Sampang Anjlok saat Puncak Musim Panen, Ada Pengaruh dari Kebutuhan Warga

Drama Pernikahan Dini Pasangan Remaja, Dipaksa Nikah karena Pulang Malam, Sempat Ditentang Keluarga

Suhanto menjelaskan, terkait regulasi yang mengatur DD dianggarkan 50 persen untuk pemberdayaan masyarakat desa memang tidak ada.

Namun, bagi setiap desa yang berkeinginan menjadi desa mandiri, DD 50 persennya dianggarkan untuk pemberdayaan.

"Apalagi, dalam periode Bupati Sampang Slamet Junaidi berkeinginan untuk desa di Kota Bahari bisa mandiri, dengan cara mengelola potensi disetiap desa masing-masing," ujarnya kepada TribunMadura.com, Selasa (15/9/2020).

Menurutnya, pemberdayaan dilakukan untuk membangun perekonomian dan sosial masyarakat.

Seperti halnya, adanya Perpustakaan Desa (Perpusdes) di setiap desa, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Permedagri.

"Adanya Perpusdes gunanya untuk pemberdayaan keterampilan masyarakat," terang Suhanto.

Lebih lanjut, terkait jumlah anggaran DD beserta ADD tersebut tergantung dengan dari luas desa.

Nmun, secara umum DD, kata dia, pada setiap desa kurang lebih Rp 1,5 miliar dan untuk ADD sekitar Rp 500 juta.

"Bila dikalkulasikan kurang lebih Rp 2 miliar namun, akibat pandemi covid-19, 60 persen dari DD diperuntukkan ke pemberdayaan masyarakat," pungkasnya.

Bupati Pamekasan Turun Langsung Cek Operasi Yustisi, Pelanggar Tak Pakai Masker Didenda Rp 20 Ribu

Penyebab Menstruasi Tidak Teratur, Siklus Haid Tak Lancar Bukan hanya Karena Masalah Hormon Lho!

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved