Komunitas Peternak Dokapi Minta Pemda Terapkan Aturan Harga Penjualan Hewan sesuai Standar Nasional

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah peternak yang tergabung dalam Komunitas Dokapi (domba kambing sapi) Pamekasan melakukan audiensi ke Komisi II DPRD Pamekasan.

Audiensi tersebut berlangsung dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Pamekasan beserta anggotanya.

Selain itu, juga dihadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pamekasan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan.

• Bukan Radiasi HP, Paparan Radiasi Benda ini yang Paling Berbahaya Bagi Tubuh, Bisa Picu Kanker

• Truk Pengangkut Tembakau Jawa Diamankan Satpol PP di Tlanakan Pamekasan, Bawa 120 Karung Tembakau

• Pamekasan Tak Kebagian Bantuan Alat Ventilator dari Kemenkes, Gubernur Khofifah Jelaskan Alasannya

Dewan Penasihat Dokapi Pamekasan, Rise Ikhwan Muttaqin mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dukungan dari pemerintah.

Menurut dia, fungsi pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator untuk mensejahterakan peternak yang menjadi tujuan dari Dokapi.

"Beberapa hal yang disampaikan Alhamdulillah sudah mendapat respons baik dari pemerintah, DPRD, Dinas terkait (Dinas Ketahanan Pangan) untuk sama-sama berupaya mensejahterakan peternak di Pamekasan," kata Ikhwan kepada sejumlah media, Selasa (15/9/2020).

Menurut Ikhwan, peternakan merupakan suatu bidang yang berpotensi sangat luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alasannya, karena peternak bisa memanfaatkan beberapa bahan limbah, seperti limbah pertanian, perkebunan dan limbah rumah tangga untuk dijadikan pakan setelah melalui fermentasi dan semacamnya.

• Pria Pamekasan Dijambak hingga Diseret Tanpa Ampun, Niat Jahatnya Terkuak saat Adzan Berkumandang

• VIRAL Curhat Istri Dorong Suami Nikahi Wanita Lain, Alasan Terkuak setelah 6 Tahun, Hadiah Dariku

"Limbah dari peternakan itu masih bisa dimanfaatkan dan sangat bermanfaat untuk pertanian dengan dikelola menjadi pupuk," jelasnya.

"Jadi dalam peternakan ini tidak ada istilah limbah, sehingga tidak ada kotoran dan limbah. semua bisa dimanfaatkan dan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut, para peternak itu menyampaikan, hadirnya peternak di Kabupaten Pamekasan ini untuk meringankan beban pemerintah.

Namun, pemerintah sebagai mitra peternak bisa memfasilitasi dengan peningkatan SDM seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan peternak di Kabupaten Pamekasan.

Bahkan, mereka berharap kepada pemerintah untuk segera memberikan solusi seperti RPH yang berstandar nasional.

Sehingga harapan dari Dokapi agar penjualan sapi bisa berbentuk daging yang dijual dengan RPH yang sudah standar, sesuai dengan yang ditentukan pemerintah.

"Sehingga dengan demikian akan terserap lapangan pekerjaan dan bisa mensejahterakan peternak," usulnya.

"Sedangkan turunannya itu banyak seperti kulit hewan, tulang dan segala macamnya, itu bisa dimanfaatkan, bisa meningkatkan produktivitas serta usaha-usaha baru di Pamekasan seperti janji Bupati Pamekasan dalam menciptakan 10 ribu Wirausaha Usaha Baru," harap Ikhwan.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan, Ahmadi menyampaikan, rasa semangat akan selalu mendorong keinginan Dokapi seiring dengan respons dari dinas terkait.

Bahkan, ia mengaku dewan selalu siap membantu selama program dan keinginannya sesuai dengan aturan.

Namun, mengenai RPH telah direspons oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, bahwa ada tujuh yang sudah beroperasi dan 3 sudah lumayan berjalan.

"Misalkan ada dana dan lahan, kami juga mendukung. Karena dari potong hewan bertaraf nasional seperti yang dikatakan anggota saya, bahwa banyak peluang bisnis yang bisa kita jalankan," jelas Ahmadi.

Ahmadi juga menjelaskan, beberapa harapan yang disampaikan oleh Dokapi bisa diteruskan untuk membangun sinergitas bersama dinas terkait.

"Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah ada pelatihan semacam olah pupuk organik dan cara pembuatan pakan yang benar, itu sudah dilakukan sebelum Dokapi ada. Tinggal bagaimana komunikasi Dokapi dengan dinas terkait," tutupnya.