Berita Sampang
Walk Out Anggota Dewan Warnai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sampang, Keputusan ini Jadi Pemicunya
Seorang DPRD Sampang melakukan walk out dalam rapat perubahan APBD tahun anggaran 2020.
Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
lihat foto
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama
TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Seorang DPRD Sampang melakukan walk out sebelum penandatangan pengesahan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020, Selasa (15/9/2020).
Bertempat di Gedung Aula DPRD Sampang Jalan Wijaya Kusuma, penandatangan tersebut akan dilakukan oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi dan Ketua DPRD Sampang, Fadhol.
Anggota komisi IV DPRD Sampang, Iqbal Fathoni melakukan walk out karena menilai jika pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan juga Basis Data Terpadu (BDT) tidak valid.
• Hal Tak Terduga Dialami Wanita Paruh Baya saat Berangkat Kerja, Ada Pria Misterius Mendekati
• Polisi di Pamekasan Bagikan Ratusan Masker ke Pengendara, Peringati Hari Lalu Lintas Bhayangkara
• Drama Pernikahan Dini Pasangan Remaja, Dipaksa Nikah karena Pulang Malam, Sempat Ditentang Keluarga
Menurut dia, hal itu tidak akan berpengaruh kepada angka penurunan kemiskinan di Kabupaten Sampang.
Iqbal Fathoni mengatakan, kinerja pendataan seperti itu disebabkan oleh kurangnya bayaran kepada petugas yang hanya Rp 85.000 perbulan.
Dengan minimnya bayaran, ia menduga petugas hanya bekerja di atas meja, tanpa adanya turun lapangan.
"Bayaran yang diberikan tidak sesuai dengan banyaknya masyarakat untuk didata, saya yakin mereka bekerja asal-asalan," kata Politisi dari PPP itu.
"Walhasil data tidak akan valid," ujarnya kepada awak media.
Dijelaskan, setelah hasil pendataan tidak valid nantinya berdampak luar biasa bagi masyarakat.
Seperti, adanya masyarakat miskin yang tidak dapat bantuan kesehatan, PKH, BST, BLT dan sebagainya sebab, pembagian bantuan sosial salah sasaran.
• Pengelola Kafe ini Kaget Didenda Rp 5 Juta saat Terjaring Razia Karena Tak Patuhi Protokol Kesehatan
• VIRAL Curhat Istri Dorong Suami Nikahi Wanita Lain, Alasan Terkuak setelah 6 Tahun, Hadiah Dariku
Bahkan, kata Iqbal Fathoni, rencana Pemerintah Kabupaten Sampang yang akan membuat Smart Room untuk upaya menekan angka kemiskinan di tahun 2021 akan percuma lantaran, ketidak validtan data bersumber dari bawah.
"Bupati Sampang merupakan dirigen yang baik tapi pemain musiknya masih kurang, jadi sebagus apapun strategi Bapak Bupati maka hasilnya akan tetap kurang maksimal," tuturnya.
"Saya yakin Bapak Bupati bisa mengetahui dan akan mengganti sosok yang kurang tepat," imbuh dia.
Sementara, saat ditemui di lokasi Bupati Sampang, Slamet Junaidi menyampaikan, tahun ini anggaran Pemkab Sampang banyak di refocusing, seperti anggaran DAK yang ditangguhkan, termasuk PAD rencana awal sebanyak Rp 198 miliar di tahun 2020.
