BREAKING NEWS - Buruh, Petani hingga Mahasiswa se Jawa Timur Demo di Depan Kantor Gubernur Jatim

"Sehingga muncul konflik agraria akibat kebijakan struktural yang memprioritaskan korporasi telah memperparah situasi yang ada," katanya.

"Selama satu dekade terakhir (2009-2019) sedikitnya telah terjadi 3.447 konflik agraria seluas 9.201.429 hektar yang melibatkan 1.507.374 rumah tangga petani," jelasnya.

Ia mengatakan, situasi krisis agraria di atas makin diperparah dengan disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw), yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan ditengah krisis pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, Omnibuslaw yang dirumuskan oleh Pemerintah bersama DPR RI yang secara keseluruhan merupakan perwujudan dari program-program kapitalistik yang menempatkan seluruh aspek kehidupan rakyat.

"Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2020 ini. Kami menuntut pemerintah Pusat maupun Provinsi yang dalam hal ini Gubernur dan DPRD Jawa Timur dan untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) secara menyeluruh," kata dia.

"Fungsikan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa timur dalam menyelesaikan konflik agraria di Jawa Timur," lanjut dia.

"Menyusun dan menerbitkan peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," tambahnya.

"Hentikan Kriminalisasi, Kekerasan, Intimidasi terhadap rakyat. dan Jalankan Reforma Agraria Sejati," pungkasnya.

Hingga kini, massa masih melakukan orasi di tempat tersebut.

Rencananya mereka akan beralih tempat ke gedung Dprd Jatim.