BREAKING NEWS - Buruh, Petani hingga Mahasiswa se Jawa Timur Demo di Depan Kantor Gubernur Jatim

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Ratusan massa yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa se Jawa Timur unjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (24/9/2020).

Aksi di depan Kantor Gubernur Jatim ini diperingati dalam rangka Hari Tani Nasional.

Di sana, massa berteriak meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, agar menemui mereka dan menjawab sejumlah tuntutan para demonstran.

• Mantan Caleg Gagal Cabuli Gadis Yatim Piatu, Video Minta Ampun Jadi Viral setelah Digerebek Keluarga

• Jenazah Pria Ditolak Warga Karena Masa Lalu, Sudah Kadung Geram, Anggap yang Mati Sapi Bukan Orang

• Dua Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di Kota Madiun Positif Covid-19, Diduga Tertular dari Rekan Kerja

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian setempat.

Meski terjadi kepadatan lalu lintas, beberapa personel kepolisian dengan sigap mengatur lajur kendaraan supaya tidak terjadi kemacetan.

Berbagai poster dan spanduk berisi penolakan omnibus law, jalankan reforma, agraria sejati, hingga selamatkan tanah rakyat, dibentangkan selama demo tersebut.

Korlap Aksi, Naning Z Suprawati (32) mengatakan, 60 tahun silam merupakan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5 tahun 1960. 

Kelahiran UUPA ini, kata dia, merupakan penanda bagi segenap kaum tani, masyarakat adat, petani, nelayan, dan rakyat. 

"Banyak sekali konflik antara kaum petani dengan pemerintah serta kaum pemodal terjadi di Jatim," kata dia.

"Kami tidak henti hentinya menyuarakan bahwa tanah adalah alat produksi dan aset masa depan," ujarnya. 

Seiring berjalannya waktu, lanjut Naning, agenda Land Reform atau disebut sebagai Reforma Agraria Sejati semakin tenggelam dan jauh dari harapan.

• Satu Tersangka Kasus Pemerkosaan Bergilir Gadis Sampang Ditangkap, 4 Pelaku Lainnya Masih Buron

• KPU Larang Gelaran Konser Musik saat Kampanye Pilkada Serentak 2020, Ingatkan Saksi bagi Pelanggar

Ia menyebut, nasib petani dan rakyat makin terpinggirkan dan termarjinalisasi. 

"Bayangkan saja, saat ini sedang dihadapkan krisis agraria berlapis-lapis," ungkapnya.

"Pertama, ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,68, Artinya 1 persen penduduk menguasai 68 persen tanah," tuturnya.

Ketimpangan struktur agraria tersebut, ungkap dia, merupakan penanda bahwa sumber-sumber agraria yang ada telah dikuasai oleh oligarki yang tak menghendaki sistem agraria yang adil.