Virus Corona di Malang
Kekhawatiran Dokter Soal Pilkada Malang saat Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan Bukan Hanya Mantra
Dokter di Malang hanya bisa menyarankan, Pilkada Malang 2020 harus digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.
Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Dokter di Malang hanya bisa menyarankan, Pilkada Malang 2020 harus digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Pelaksanaan Pilkada Malang bukan soal boleh atau tidaknya. Namun bagaimana melaksanakannya," terang Ketua Satgas Covid-19 Universitas Brawijaya, dr Aurick Yudha, ketika dikonfirmasi, Jumat (25/9/2020).
Meski begitu, sang dokter tetap khawatir Pilkada Malang 2020 di tengah pandemi Covid-19 bakal menimbulkan dampak. Apalagi, wabah belum tunjukkan tanda akan berakhir hingga kini.
• Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap IV Telah Disalurkan ke 2,65 Juta Pekerja, Segera Cek Nama Anda
• Pemkot Surabaya Bentuk Tim Penilaian dan Identifikasi Risiko Covid-19 Tingkat Kecamatan & Kelurahan
• Viral Begal Payudara Hebohkan Warga Kecamatan Jetis Ponorogo, Korban Masih Syok
"Pendapat saya, seram juga kalau ada Pilkada," terang Aurick.
Aurick menegaskan, pernyataannya tersebut didasarkan pada realitas yang terjadi kini.
Era normal baru dengan protokol kesehatan belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat.
"Lalu saya melihat beberapa kegiatan saat normal baru ini ada yang kurang tepat (tidak terapkan protokol kesehatan)," beber Aurick.
Aurick berharap, protokol kesehatan wajib dilakukan, sehingga bukan hanya sekedar imbauan belaka.
"Protokol kesehatan harus dilakukan, bukan sekadar hanya mantra saja," tutur Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini.
• Dua Pejabat Utama Polres Pamekasan Dirotasi, Berikut Sosok Pengganti yang Akan Memimpin
• Bantuan Jaring Pengaman Sosial Rp600 Ribu untuk Guru Honorer di Pamekasan Akan Diajukan Dapat 2 Kali
• Aksi Bejat Begal Payudara di Jalan Incar Mahasiswi, Korban Diremas Sampai Menjerit, Simak Endingnya
Aurick menyadari, fanatisme dan rasa antusias pendukung menghadiri kampanye tidak mudah dibendung.
Menurutnya, kegiatan politik seperti kampanye dan lain sebagainya harus memenuhi tiga aspek indikator, yakni ventilasi, durasi dan jaga jarak.
"Contoh kampanye di lapangan. Secara ventilasi memenuhi syarat. Tapi durasi dan jaga jarak apa juga terpenuhi? Karena tiga indikator harus memenuhi syarat," ungkap Aurick.
Begitu pula dengan kegiatan politik di ruang tertutup.
Aurick menerangkan, kegiatan di ruang tertutup seperti rapat koordinasi internal rentan terjadinya kontak erat.
"Nah itu bahaya juga. Jaga jarak bisa saja memenuhi tapi ventilasinya tidak. Lalu durasi rapat lebih dari 15 menit itu termasuk kontak erat," ucap Aurick.
Di sisi lain, Aurick mengkiaskan jika tenaga kesehatan rumah sakit di Malang Raya saat ini sedang sibuk-sibuknya.
"Dari konteks malang raya, kapasitas rumah sakit dua minggu ini lagi keteteran. Banyak pasien-pasien yang gak bisa masuk," ucap Aurick.
Guna menyiasati kondisi penatnya kondisi di rumah sakit, Aurick menerangkan, tenaga kesehatan melakukan koordinasi antar wilayah.
"Jadi untuk rujukan kita saling koordinasi dengan rekan rekan tenaga medis di Jawa Timur," beber Aurick.