Pilkada Malang

ASN Pemkab Malang Dilarang Beri Like Unggahan Peserta Pilkada Malang 2020, Ada Sanksi bagi Pelanggar

ASN Pemkab Malang dilarang memberikan tanggapan di media sosial seluruh calon peserta Pilkada Malang 2020.

TRIBUNMADURA.COM/ERWIN WICAKSONO
Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat ditemui di Pendopo Peringgitan Agung, Senin (28/9/2020). 

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - ASN Pemkab Malang dilarang memberikan tanggapan berupa like unggahan di media sosial seluruh calon peserta Pilkada Malang 2020.

Kebijakan itu dibuat untuk menjaga netralitas ASN Pemkab Malang pada Pilkada Malang 2020.

"Contoh tindakan paling ringan itu seperti memposting atau me-like postingan salah satu Calon Bupati Malang," terang Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat ditemui di Pendopo Peringgitan Agung, Senin (28/9/2020).

Polda Jatim Ungkap Alasan di Balik Pembubaran Acara KAMI Jatim yang Dihadiri Gatot Nurmantyo

Dihadiri Gatot Nurmantyo, Acara Pengukuhan KAMI Jatim di Graha Jabal Nur Surabaya Dibubarkan Polisi

Operasi Yustisi di Ponorogo Hasilkan Uang Rp 15 Juta dari Sanksi Denda Pelanggar Protokol Kesehatan

Wahyu menyatakan, kebijakan netralitas ASN yang dikeluarkan itu bukannya tanpa sanksi. 

"Terkait sanksi, ditinjau dari kadar pelanggarannya. Seperti pelanggaran ringan hingga berat," ungkap Wahyu.

Akademisi asal ITN Malang ini menjelaskan, sanksi yang diterapkan berwujud beberapa tahapan.

"Seperti teguran, penundaan pangkat, hingga pemecatan," jelas Wahyu.

Guna memastikan netralitas ASN tersebut, Pemkab Malang tidak bergerak sendirian.

Wahyu menyatakan jika pihaknya akan bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Malang.

"Pengawasan nanti bersama Bawaslu Kabupaten Malang,"ujar Wahyu.

Kata Wahyu, skema pengasawan telah disiapkan secara masif.

Mobil Patroli Satlantas Polres Pamekasan Ditempeli Stiker One Way, Ternyata Punya Fungsi ini

Mulai Agustus 2020, Biaya Pemulangan Jenazah TKI Tak Lagi Ditanggung B2PMI, Dialihkan ke Pihak ini

Nantinya, ritme pengawasan dilakukan diam-diam pada segala lini wilayah.

"Bawaslu memiliki anggota sampai ke tingkat desa, tapi kita juga melakukan pengawasan oleh inspektorat, pihak kecamatan, dan Kepala OPD," terang Wahyu.

Meski imbauan netralitas ASN sudah digaungkan sejak lama, nyatanya Pemkab Malang belum mendapati mengeluarkan sanksi atas pelanggaran tersebut.

"Karena hingga saat ini, belum ada ASN yang terbukti melanggar pelanggaran tentang netralitas," tegas Wahyu. 

Di sisi lain, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Malang, Sjaichul Ghulam memilih terus melakukan sosialisasi netralitas ASN setiap hari.

Ghulam akan memerintahkan seluruh jajaranya berkomitmen netral saat Pilkada berlangsung.

"Sosialisasi telah dimulai sejak hari ini. Kami pantau di daerah-daerah itu terkait disiplin netralitas ASN," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bakorwil Malang ini. (ew)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved