ASPRIM Angkat Bicara Soal Fasilitas Wisata Bukit Bintang Pamekasan Dibakar, Beri Saran Ini ke Pemkab

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Pegiat pariwisata di Madura ikut buka suara setelah adanya pembakaran fasilitas Bukit Bintang di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Senin (5/10/2020) kemarin.

Fasilitas Bukit Bintang itu dibakar oleh sejumlah massa ketika melakukan aksi demonstrasi ke tempat wisata yang baru beroperasi beberapa bulan tersebut.

Ketua Asosiasi Pariwisata Madura (ASPRIM), Ahmad Vicky Faisal mengaku sangat memprihatinkan dengan peristiwa pembakaran Bukit Bintang tersebut.

• Pengakuan Duda Tua di Bojonegoro Setubuhi Gadis 14 Tahun Usai Cekoki Arak: Cuma Sekali Saya Lakukan

• Gadis 14 Tahun di Bojonegoro Disetubuhi Kakek Duda, Berawal dari Arak, Berakhir Pilu di Rumah Pelaku

• Lama Menduda, Kakek Bojonegoro Setubuhi Gadis 14 Tahun, Minuman Arak Buat Korban Tak Sadarkan Diri

Menurut dia, pengelola sudah membangun dengan susah payah, dan sudah mengeluarkan banyak biaya.

"Ketika masyarakat sekitar sudah merasakan manfaat ekonominya dengan berjualan dan jadi tukang parkir serta ikut mengelola harus merasakan dampak dari ke anarkisan oknum yang melakukan pembakaran," kata Ahmad Vicky Faisal kepada TribunMadura.com, Selasa (6/10/2020).

Menurut pria yang akrab disapa Vicky ini wisata Bukit Bintang itu sebuah karya masyarakat setempat untuk menciptakan sebuah karya, harus peras otak, peras keringat, dan peras biaya.

Ia menyarankan, setelah adanya permasalahan ini, Pemkab Pamekasan harus hadir, dan harus memberikan jalan keluar.

"Energi habis untuk urusan kayak gini. Sedangkan di tempat lain Pemda yang menghampar tikar untuk membangun potensi wisata di daerahnya," ujarnya.

Kata Vicky, sering munculnya polemik pariwisata di Pamekasan karena belum punya regulasi yang jelas tentang izin berdirinya usaha wisata.

Termasuk, peraturan Bupati (Perbup) operasional usaha pariwisata.

• Diduga Sopir Kurang Konsentrasi, Mobil ASN di Kabupaten Madiun Oleng ke Kiri hingga Masuk Selokan

• Pemilik Akun FB Allby Madura yang Menghina Kiai Ponpes Karang Durin Serahkan Diri Ke Polres Sampang

• Kode Keras Rizky Billar Ajak Lesty Kejora Menikah, Tapi Tak Digubris Sang Pedangdut: Masih Bocil Ya?

"Misal (jika harus islami) akhirnya pelaku usaha kan bingung, mau dijalankan seperti apa, jika islami yang seperti apa," bebernya.

Saran Vicky, jika pariwisata Pamekasan harus islami, maka Pemkab perlu merancang regulasi.

Jika tidak ada regulasi, maka pelaku usaha pariwisata bingung, mau membuat maka akan serba salah.

Apalagi kalau Pariwisata sudah dibenturkan dengan Agama pasti tidak akan ketemu.

Padahal menurut dia, hadirnya pariwisata itu universal, salah satunya wujud mensyukuri nikmat Tuhan sebagai karunia pesona alam sebagai ciptaan.

"Kuncinya harus ada komunikasi. Contoh di Aceh Timur bahkan pantai gak boleh. Tapi di Lhokseumawe di sana boleh. Komunikasi pihak Teuku dan Tengkunya dengan pengelola pantai jalan," sarannya.

Vicky menginginkan beberapa kasus penolakan hadirnya pariwisata di Pamekasan dicukupkan kali ini saja, dan tidak berlangsung berlarut-larut.

Kata dia, jika Pemda tidak hadir memberi jalan keluar, maka berpotensi akan terulang kembali.

"Sudah cukup beberapa kassus penolakan terhadap aktifitas pelaku usaha pariwisata di Pamekasan," harapnya.

Berdasarkan catatan TribunMadura.com, sejumlah pariwisata di Pamekasan yang pernah didemo dan sempat ditolak, di antaranya:

1. Penolakan bangunan hotel di Kecamatan Tlanakan dengan gaya perahu yang didemo dan pada akhirnya disegel dan ditutup paksa.

2. Sejumlah tempat karaoke di Pamekasan didemo, disegel dan akhirnya ditutup paksa.

3. Pembangunan Hotel Front One didemo.

4. Pembuatan Gedung Bioskop Kota Cinema Mall (KCM) yang berada di Jalan Raya Nyalaran didemo.

5. Yang terbaru, wisata Bukit Bintang dibakar dan ditutup paksa.