Tegangnya Rapat Kelangkaan Pupuk Subsidi di Gedung DPRD Bangkalan, Diwarnai Pengusiran Penyuluh Tani

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Kelangkaan pupuk bersubsidi direspon Komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan dengan memanggil semua stakeholder rapat koordinasi terkait ketersediaan pupuk di Aula Badan Anggaran DPRD setempat, Senin (2/11/2020).

Selain Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Komisi B juga menghadirkan para koordinator penyuluh pertanian se kabupaten, distributor pupuk, TNI/Polri, hingga pihak BNI Pamekasan yang berkewenangan mencetak kartu tani.

Baca juga: Sosok Gandhi Satria Dharma, Pemuda Pamekasan Raih Top Skor Seleksi CPNS 2019 Mahkamah Agung se Jatim

Baca juga: Hari Jadi Kabupaten Pamekasan ke-490 Jadi Ajang ASN dan Staf Pamer Baju Bangsawan Madura dan Marlena

Baca juga: Kabar Gembira, 95 Kelurahan di Surabaya Catat Nol Kasus Covid-19, Pasien Sembuh Ikut Bertambah

Baca juga: VIRAL Penjual Bakso Kembaran Raffi Ahmad, Intip Potret Parasnya, Seberapa Mirip dengan Suami Gigi?

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan Rokip mengungkapkan, rapat dengar pendapat tersebut berangkat dari hasil keprihatinan atas kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangkalan maupun nasional.

"Di tataran para petani tercipta informasi yang simpang siur. Mereka sudah mengajukan dan terdaftar tetapi sebagian besar belum menikmati pupuk," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, Komisi B menginginkan solusi terbaik, win-win solution untuk
kepentingan ralyat khususnya petani.

"Mari kita evaluasi bersama apa yang menjadi kendala, di lapangan sangat amburadul," pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian Puguh Santoso mulai membacakan realisasi data serapan per desa yang telah menebus pupuk di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, sesuai permintaan Komisi B.

Suasana mulai tegang ketika anggota Komisi B Fadhur Rosi menanyakan jumlah desa di Kecamatan Socah yang sudah menebus pupuk.

Menanggapi itu, Puguh menoleh ke belakang untuk menanyakan data ril serapan pupuk di Kecamatan Socah.

Seorang pria berseragam PNS lantas berdiri. Namun ia tidak mampu menyajikan data yang diminta Puguh dan Komisi B.

"Kurang tahu Pak, saya minta informasi ke tingkat pengecer belum diketahui," tutur pria tersebut.

Mendengar itu, Fadhur Rosi langsung naik pitam dan menyuruhnya untuk meninggalkan ruang rapat.

"Sampean penyuluh mana, keluar," tegas politisi Partai Demokrat itu dengan nada keras.

Rosi mengaku tersinggung karena dirinya mewakili masyarakat Kecamatan Socah bersama dua anggota Komisi B lainnya.

Puguh mencoba untuk meredam suasana dengan meminta kesepakatan agar melewatkan paparan jumlah serapan pupuk di Kecamatan Socah dan melanjutkan ke kecamatan lain.

Pada akhir paparannya, Puguh menyampaikan bahwa tugas penyuluh lapangan kurang maksimal karena total Petugas Penyuluh Lapangan hanya berjumlah 73 orang.