Fraksi Gerindra Desak Pemkab Sumenep Tingkatkan Pendapatan Retribusi di Masa Pandemi Covid-19

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), DPRD Kabupaten Sumenep mendesak pemerintah setempat untuk tetap tungkatkan pendapatan restribusi yang sempat tersendat dan mengalami penurunan selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Desakan ini disampaikan fraksi Gerindra sebagai pandangan umum fraksi terhadap nota atas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep, yakni tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumenep, H. Suryo menilai saat membacakan pandanangannya, penurunan pendapatan restribusi disebabkan aktivitas masayarakat selama pandemi Covid-19 dan ini membuat pemerintah tidak bisa memungut restribusi.

Baca juga: Provost Polsek Pegantenan Pamekasan Gelar Sidak Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan Anggota Polri

Baca juga: Harapan Khusus Gading Marten Jika Mantan Istri Menikah Lagi: Pria Itu Bikin Gisel dan Gempi Bahagia

Baca juga: Sule dan Nathalie Belum Tidur Berdua Setelah Menikah, Bagikan Cerita Lucu: Ferdy Ngintilin Mulu

Sedangkan retribusi sendiri katanya, merupakan punggung tulang pendapatan asli daerah. 

Harusnya menurutnya, pemerintah dapat mensiasati semisal dengan melakukan perbaikan dan akses pintu penerimaan, seperti misalanya pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang seharusnya bisa dilakukan dengan berani atau melalui platform yang lebih luas lagi.

"Seperti yang kita ketahui bahwa retribusi adalah salah satu andalan penerimaan daerah," kata H. Suryo, Jumat (20/11/2020)

Skertaris Komisi I DPRD Sumenep ini mengatakan, agar penerimaan retribusi ini dapat meningkat selama pandemi, maka pemerintah daerah bisa dengan meningkatkan sumber-sumber yang berkenaan dengan retribusi semisal pariwisata. Tujuannya, agar dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Kabupaten Sumenep.

Baca juga: Ditanya Apakah Pernikahan Hanyalah Omong Kosong, Gading Marten Sontak Menjawab: Sangat Menyenangkan

"Fraksi kami memandang agar sektor sektor yang berkenaan dengan retribusi, seperti sektor pariwisata perlu dikembangkan lagi sebagai upaya untuk menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri," tegasnya.

Dalam kesemlatan ini pihaknya mengingatkan, terkait dengan penurunan target penerimaan yang cukup signifikan yaitu 13,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Tentu hal ini menuntut pemerintah untuk lebih hati-hati dan presisi didalam mengalokasikan anggaran, sehingga pos-pos di dalam APBD dapat tetap terpenuhi meskipun target penerimaan PAD nya mengalami penurunan.

"Bukti penerimaan pendapatan asli daerah yang signifikan sebesar 13,20% dari tahun 2020," katanya

Selain itu fraksi Gerindra juga menekan kan paradigma penyusunan APBD, yang merupakan bagian dari pemerintah yang meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik, haruslah berpijak kepada pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Maka dari itu seyogyanya dalam setiap postur APBD haruslah memberikan peluang yang luas terhadap pemberdayaan masyarakat, terutama masayarakat di tingkat desa yang merupakan komponen penting di dalam pembangunan sebuah daerah.

"Maka dalam penyusunan APBD sudah seyogyanya memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya dilevel desa yang merupakan komponen pelaksana pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan daerah," katanya.

Selanjutnya APBD juga harus dipandang sebagai tolok ukur dari apapun komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan anggaran yang benar-benar berorietasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat tingkat bawah yang selama ini termarginalkan, dan cenderung tidak melihat kehadiran negara yang harus termanifestasi si dalam performa APBD.

"Haruslah mencerminkan kebutuhan dan realita kehidupan masyarakat Sumenep," terangnya.