Berita Pamekasan
Pupuk di Pamekasan Diduga Langka, Puluhan Aktivis GMNI Demo di Kantor DPRD, Diwarnai Aksi Dorong
Puluhan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) demonstrasi ke Kantor DPRD Pamekasan
Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
lihat foto
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian
TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Puluhan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan melakukan demonstrasi ke Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Senin (21/12/2020).
Massa mempersoalkan kinerja Komisi II dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, tentang keluhan masyarakat perihal kelangkaan pupuk di kabupaten setempat.
Aksi di depan gedung DPRD Pamekasan itu sempat terjadi dorong-dorongan antara massa dengan aparat kepolisian.
Dorong-dorongan itu terjadi lantaran massa aksi ingin memaksa masuk untuk menemui pihak terkait karena tak kunjung ditemui.
Setelah terjadi aksi dorong-dorongan, Anggota Komisi II dalam hal ini Ismail dan Plt Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta jajarannya menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan.
Ketua Umum GMNI Pamekasan, Mubarak mengatakan, kedatangan organisasinya ke DPRD Pamekasan itu untuk mempertanyakan tanggung jawab anggota DPRD setempat sebagai wakil rakyat.
Saat ini, masyarakat petani, kata dia diresahkan dengan terjadinya kelangkaan pupuk.
"Kedatangan kami hanya menanyakan pengawasan dan evaluasi Komisi II terhadap Dinas Pertanian dalam persoalan pupuk yang terjadi kelangkaan kepada petani," teriak Mubarok di depan Kantor DPRD.
Menurutnya, Komisi II harus turun ke lapangan dan ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini meresahkan masyarakat di bawah perihal terjadinya kelangkaan pupuk.
"Segera bentuk tim investigasi secara independen untuk menuntaskan kasus kelangkaan pupuk bersubsidi kepada petani, supaya tidak berkelanjutan," pintanya.
Ia juga berharap, Komisi II segera memanggil semua pihak terkait yang terlibat dalam penanganan pupuk.
Sehingga, penyebab terjadinya kelangkaan pupuk yang dirasakan masyarakat segera terungkap.
"DPRD wajib melakukan pemanggilan untuk dimintai pertanggungjawaban dan memberikan transparansi kepada publik terkait kebijakan pupuk subsidi dan distribusi pupuk yang diterapkan," tegasnya.
Terpisah, anggota komisi II DPRD Pamekasan, Ismail sangat berterima kasih atas kedatangan para massa aksi.
