Breaking News:

Polemik Tanah Ponpes Rizieq Shihab di Megamendung, Mahfud MD: Kalau untuk Pesantren Teruskan Saja

Mahfud MD meminta agar sengketa tanah antara PT Perkebunan Nusantara VIII dengan pihak Imam Besar Front Pembela Islam dapat diselesaikan dengan baik

Editor: Elma Gloria Stevani
Kolase Tribunnews
Mahfud MD dan Habib Rizieq Shihab 

TRIBUNMADURA.COM - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar sengketa tanah antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan pihak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dapat diselesaikan dengan baik. 

Mahfud bahkan menyebut, sebaiknya tanah yang sudah digunakan untuk Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah tersebut digunakan sebagai peruntukannya.

Menurut Mahfud pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) tanah yang ditempati oleh pondok pesantren tersebut kepada PT Perkebunan Nusantara (PT PN) VIII baru pada tahun 2008.

Baca juga: Kisah Nenek Mardinep Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reyot, Nasib Berubah Usai Didatangi Pemkab Sampang

Baca juga: 5 Shio Ini Diramal Paling Beruntung Dalam Segala Hal di Tahun 2021, Apakah Shio Kamu Termasuk?

Baca juga: Askab PSSI Sampang Terancam Dapat Sanksi dari Gugus Tugas Seusai Kompetisi Internal Berujung Ricuh

Baca juga: Polsek Tamberu Sosialisasikan Maklumat Kapolri, Imbau Tak Ada Kerumunan Saat Perayaan Tahun Baru

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Webinar Dewan Pakar KAHMI bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya yang disiarkan secara daring pada Senin (28/12/2020).

Namun demikian, kata Mahfud MD, ia tidak mengetahui solusi terkait polemik tersebut.

Menurutnya persoalan tersebut secara hukum administrasi berada di kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional serta Kementerian BUMN. 

"Tapi saya tidak tahu solusinya karena itu urusan hukum pertanahan bukan urusan politik hukum hukum dalam arti kasus yang keamanan itu, tetapi itu masalah hukum dalam arti hukum administrasinya itu kan ada di Pertanahan dan BUMN," kata Mahfud. 

Menurut Mahfud karena tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pesantren maka lebih baik pesantren tersebut diteruskan dengan melibatkan Majelis Ulama, Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, termasuk FPI secara bersama-sama. 

"Kalau saya sih berpikir begini sih, itu kan untuk keperluan pesantren ya diteruskan aja lah untuk keperluan pesantren tapi nanti yang mengurus misalnya Majelis Ulama, misalnya ya NU, Muhammadiyah gabung, gabungan lah termasuk kalau mau ya FPI di situ bergabung ramai-ramai misalnya ya," kata Mahfud MD

Diberitakan sebelumnya Kuasa Hukum Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah FPI menyatakan surat somasi yang dilayangkan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII salah alamat.

Salah satu tim kuasa hukum Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah FPI, Aziz Yanuar, mengatakan surat somasi untuk meninggalkan lahan ters but dinilai error in persona.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved