Breaking News:

Berita Jawa Timur

Penerima Program Sertifikat Tanah Gratis Diminta Tak Jaminkan Sertifikat untuk Kredit Konsumtif

Warga penerima agar sertifikat tanah dari Presiden Jokowi diminta dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Wagub Jatim Emil Dardak hadir dalam penyerahan sertifikat secara simbolik bagi warga Jatim oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual, Selasa (5/1/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Sebanyak 54.529 bidang tanah warga Jawa Timur mendapat sertifikat dari Presiden Jokowi dalam kurun waktu tahun 2020.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak mengingatkan, warga penerima agar sertifikat tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Terlebih, jika nantinya dijaminkan bisa digunakan sebagai modal usaha untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

"Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan pengakuan negara kepada masyarakat yang berhak atas kepemilikan tanah," kata Emil Dardak, Selasa (5/1/2021).

"Dan ini merupakan rezeki yang harus disyukuri dan bentuk syukurnya adalah penggunaannya secara bertanggung jawab," ungkap dia.

Baca juga: Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan dan Biaya Mengurusnya, Jangan Lupa Dokumen Penting ini

Baca juga: Cara Mendapatkan Bantuan Sertifikat Tanah Gratis dari Pemerintah, Siapkan Syarat-Syarat Berikut

Baca juga: Biaya Mengurus Sertifikat Tanah, Simak Syarat Dokumen yang Disiapkan dan Langkah-Langkahnya

Ia mengatakan, dengan diterimanya sertifikat tanah oleh warga, maka hal tersebut memiliki arti bahwa legalitas atas kepemilikan tanah menjadi kuat.

Jika masyarakat menginginkan sertifikat tersebut untuk dijaminkan sebagai modal usaha, maka kondisinya harus memiliki legalitas dan terdaftar dalam aturan pemerintah.

"Baiknya jangan digunakan untuk kredit konsumtif. Seperti membeli mobil atau barang elektronik yang nilainya menyusut," katanya.

"Tapi digunakan untuk modal usaha yang produktif dan terdaftar secara legal," ungkapnya.

Emil pun berpesan, agar dalam menggadaikan sertifikat tanah untuk modal usaha dan sebagai jaminan, maka pembiayaannya harus resmi. Alasannya agar dapat memberikan penjaminan yang legal.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved