Virus Corona di Jawa Timur

Gubernur Jatim Putuskan 11 Daerah Terapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mulai 11 Januari 2021

Gubernur Jawa Timur memutuskan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jatim mulai dilakukan 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021.

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kantor bagian penghubung Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Rabu (14/10/2020). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memutuskan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jatim akan mulai dilakukan 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021.

Tak hanya Surabaya Raya dan Malang Raya, namun Khofifah memutuskan bahwa PPKM diterapkan di 11 Kabupaten Kota di Jawa Timur.

Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blitar.

Baca juga: Fakta Pesawat Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak Hilang Kontak: Nelayan Temukan Potongan Rambut Manusia

Baca juga: Innalillahi, Tokoh BASSRA KH Nuruddin A Rahman Meninggal Dunia di Rumah Sakit Unair Surabaya

Baca juga: Kapal Diterjang Badai, Empat Pemancing Mengapung 2 Jam di Wilayah Perairan Pengeboran Santos Sumenep

Baca juga: Fakta-Fakta Sementara Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Bawa 59 Penumpang Termasuk Bayi dan Anak

Khofifah dalam rilis resminya, menerangkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada beberapa acuan. Yang pertama tentunya yaitu Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2021 yang menyatakan PPKM diberlakukan di Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Dan juga Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

"Berdasarkan Instruksi Mendagri 1/2021 diktum 1 disebutkan bahwa daerah prioritas adalah Surabaya Raya dan Malang Raya. Sedangkan diktum 3 yang menyebutkan bahwa Gubernur juga dapat menetapkan kabupaten - kota lain," kata Khofifah, Sabtu (9/1/2021). 

Oleh sebab itu Pemprov Jatim mengambil beberapa acuan, yaitu atas dasar daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB. Daerah yang masuk zona merah saat ini yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ngawi.

Kemudian yang juga jadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan ini, adalah daerah yang memenuhi 4 indikator Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Baca juga: Bupati soal Sriwijaya Air Hilang Kontak: Nelayan Lihat Pesawat Jatuh dan Dengar Jeritan Minta Tolong

Baca juga: 3 Staf DPRD Pamekasan Dinyatakan Reaktif Covid-19 Seusai Rapid Test, Diminta Isolasi Mandiri 15 Hari

Baca juga: Pesawat Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak Hilang Kontak, Kemenhub Koordinasi dengan Basarnas dan KNKT

Baca juga: Pesawat Sriwijaya Air Rute Jakarta-Pontianak Hilang Kontak di Lepas Pantai Jakarta Usai Lepas Landas

Empat kriteria pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 yakni diukur dari tingkat kematian di atas rata-rata nasional yaitu 3 persen, tinngkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional yaitu 82 persen, tingkat kasus aktif di atas rata rata Nasional 14 persen, serta tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Dimana daerah yang masuk empat kategori tersebut yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

"Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut baik Instruksi Mendagri, kemudian 4 indikator serta peta resiko Covid-19 yang diterbitkan Gugus Tugas pusat, maka ditetapkan 11 kab/kota di Jatim diberlakukan PPKM mulai 11 hingga 25 Januari 2021,” ungkap Khofifah.

Untuk itu, Khofifah mengajak semua pihak termasuk masyarakat ikut mematuhi pelaksanaan PPKM tersebut. Dengan kerjasama semua pihak, ia berharap penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan sehingga kegiatan masyarakat termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan maksimal.

"Salah satu penyebab peningkatan kasus Covid-19 ini adalah peningkatan mobilitas  manusia sehingga penularan Covid-19 terus berjalan dan belum bisa dihentikan. Padahal, penurunan mobilitas akan sangat berpengaruh terhadap proses penularan Covid-19. Dengan diberlakukannya PPKM ini diharapkan dapat menekan penularan Covid-19," terangnya.

Sementara itu, saat ini kasus Covid-19 di Jatim menujukkan tren yang cukup signifikan. Dimana per Sabtu , 9 Januari 2020, kasus Covid-19 di Jatim mencapai 91.609 kasus dengan kasus konfirmasi sembuh sebanyak 78.602  kasus atau 85,80 persen, kasus yang dirawat sebanyak 6.627 kasus atau 7,24 persen dan meninggal 6.380 kasus atau 6.96 persen.

Sementara berdasarkan data kapasitas TT Covid-19 di Jatim, terdapat peningkatan jumlah BOR ICU isolasi maupun isolasi biasa untuk pasien Covid-19. Saat ini, BOR ICU Covid-19 telah mencapai 72 persen dan Isolasi Covid-19 mencapai 79 persen. Angka ini tentunya perlu diwaspadai karena standar dari WHO adalah 60 persen.

”Tidak hanya itu, tren kasus mingguan baru Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan yang signifikan sejak minggu kedua November sampai Januari," tegas Khofifah.

Tampak bahwa kasus Covid-19 maupun kematian belum menunjukkan tren penurunan sehingga dibutuhkan pembatasan mobilitas guna mencegah penyebaran Covid-19 di Jatim.

"Harapannya PPKM ini menjadi upaya yang masif dan terstruktur untuk menghambat penyebaran covid-19 di bumi Jawa Timur ini,” pungkasnya.

Baca juga: Data Manifest Pesawat Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak SJ-182 yang Hilang Kontak Angkut 59 Penumpang

Baca juga: BREAKING NEWS - Pesawat Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak Dikabarkan Hilang Kontak

Baca juga: Awalnya Tak Percaya, Wijin Akhinya Dipaksa Teman Tonton Rekaman Video Syur Gisel: Karena Ingin Tahu

Baca juga: 300 Lebih KPM PKH di Pamekasan Memilih Mundur Setelah Rumahnya Ditempeli Stiker Penerima Bansos

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved