Breaking News:

Berita Sumenep

Ketua Komisi I DPRD Sumenep: Jangan Ada Rotasi dan Mutasi Pejabat Sebelum Bupati Terpilih Dilantik

Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengingatkan pemerintah, tidak melakukan rotasi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemda.

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengingatkan pemerintah, tidak melakukan rotasi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan pemerintah daerah sebelum bupati terpilih hasil Pilkada 2020 dilantik.

Hal ini katanya, merujuk pada SE Mendagri Dalam Negeri RI, Nomor 820/6923/SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. SE ini terbit tanggal 23 Desember 2020.

Baca juga: Pengurus KONI Sampang Periode 2020 – 2024 Optimistis Tingkatkan Prestasi di Kabupaten Sampang

Baca juga: Kabupaten Malang Dapat 8 Ribu Dosis Vaksin, Begini Peruntukan Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Anak Penumpang Sriwijaya Air Jatuh Mimpi Bertemu Ayahnya: Papa Jatuh dari Pesawat Ga Ada yang Nolong

Baca juga: Anak Pertama Ungkap Kepribadian Syekh Ali Jaber, Al Hasan: Suka Bercanda dan Tidak Mau Disebut Bapak

Pemerintah diharapkan tidak seenaknya melakukan pergantian, pangisian kursi yang kosong di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep dalam waktu yang tidak lama lagi.

"Lebih elok bila pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilaksanakan oleh Bupati terpilih yang akan dilantik dalam waktu tak lama lagi," kata Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath pada TribunMadura.com, Senin (18/1/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan dan mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar menangguhkan seluruh proses rencana mutasi hingga saat pelantikan bupati baru pada tanggal 20 Februari 2021 mendatang.

Politisi asal pulau Masalembu ini mengatakan, Pilkada Sumenep 2020 telah usai, maka berikutnya adalah memastikan jalannya proses politik sebagaimana yang telah digariskan dalam regulasi yang tersurat.

"Satu di antaranya larangan melaksanakan rotasi, promosi dan mutasi pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah," katanya.

Menteri Dalam Negeri RI katanya, telah merespon upaya terjaminnya stabilitas birokrasi pasca resesi politik. Maka, pihaknya meyakini, sidang Baperjakat tidak akan mengabaikan Permendagri tertanggal 23 Desember tersebut.

"Bila terpaksa menggelar mutasi, itu artinya preseden buruk tengah terjadi," tambahnya mengingatkan.

Halaman
12
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved