Breaking News:

Berita Mojokerto

Ratusan KTP Warga Mojokerto Terancam Diblokir Dispendukcapil, Hasil Sitaan Pelanggar Prokes dan PPKM

Ratusan KTP milik warga Kota Mojokerto terancam akan diblokir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

TRIBUNMADURA.COM/MOHAMMAD ROMADONI
Petugas Satpol PP menunjukkan KTP milik pelanggar protokol kesehatan di Kantor Satpol PP Kota Mojokerto, Jumat (29/1/2020). 

TRIBUNMADURA.COM, MOJOKERTO - Ratusan KTP milik warga Kota Mojokerto terancam akan diblokir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Ratusan KTP itu merupakan milik para pelanggar operasi yustisi penegakan protokol kesehatan dan PPKM masih berada di Kantor Satpol PP Kota Mojokerto.

Kabid Ketentraman dan Penertiban Umum Satpol Pol PP Kota Mojokerto, Fudi Harijanto menjelaskan, selama kegiatan operasi yustisi dan Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pihaknya menyita sebanyak 515 KTP milik pelanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Tragedi Berdarah di Malang, Ayah dan Anak Tewas usai Terlibat Carok, 2 Korban Tergeletak di Jalanan

Baca juga: Puluhan KTP Warga Surabaya Diblokir, Pemilik Kedapatan Tak Bayar Denda Melanggar Protokol Kesehatan

Baca juga: Sanksi KTP Diblokir Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya Tak Bayar Denda usai Jatuh Tempo

"Jangka waktu pengambilan e-KTP pelanggar protokol kesehatan ini selama satu pekan," ungkapnya di Kantor Satpol PP Kota Mojokerto, Jumat (29/1/2020).

"Jika tidak diambil oleh bersangkutan maka maka kami akan melaporkan untuk dilaksanakan pemblokiran pada Dispendukcapil," sambung dia.

Fudi menyebut, sebagian e-KTP pelanggar Prokes dan PPKM yang disita itu berasal luar Kota Mojokerto terhitung selama Juli- Desember 2020 dan 28 Januari 2021.

Mayoritas pelanggar prokes dan PPKM yang belum mengambil e-KTP dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

"Kita melakukan tindakan terhadap e-KTP domisili Kota Mojokerto sehingga akan berkirim surat terkait permintaan pemblokiran data kependudukan pada Dispendukcapil, termasuk di luar daerah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang," jelasnya.

Baca juga: 10 Maling Kotak Amal Ditangkap, Polisi Ungkap Kronologi Penangkapan: Tak Ada Aksi Kejar-Kejaran

Baca juga: Warga Tulungagung Bisa Gelar Hajatan Lagi, Simak Aturan Baru Gelaran Hajatan Sistem Drive Thru

Menurut dia, pemblokiran data kependudukan bagi pelanggar Prokes yang dikenakan sanksi penyitaan e-KTP bertujuan penegakan Prokes dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Selain itu, pihaknya telah mengantisipasi potensi adanya pelanggar Prokes dan PPKM yang memanfaatkan surat kehilangan atau lainnya untuk permohonan pencetakkan ulang e-KTP di Dispendukcapil.

"Ya mestinya harus diblokir agar tidak bisa dicetak ulang karena bersangkutan belum mengambil e-KTP yang disita di Kantor Satpol PP karena perbuatanya melanggar Prokes dan PPKM," ucap Fudi.

Dikatakannya, pelanggar prokes diberi sanksi yaitu denda Rp.50 ribu dan tempat usaha sekitar Rp.200 ribu.

Meski saat ini Pemerintah Daerah sudah pemberlakuan kenaikkan denda bagi pelanggar Prokes perorangan Rp.100 ribu usai berakhirnya PPKM pada, Kamis (28/1/2021) kemarin.

"Pelanggar Prokes yang belum mengambil e-KTP tetap sanksi lama yaitu Rp.50 ribu karena sanksi yang diberikan sebelum berakhirnya PPKM," terangnya. (don/ Mohammad Romadoni).

Baca juga: Anggota TNI di Pamekasan Jadi Khotib Salat Jumat, Wujudkan Program Manunggal Jumat Bersama Rakyat

Baca juga: Kapolres Pamekasan Video Conference Bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Hal ini yang Dibahas

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved