Breaking News:

Berita Sampang

Sanksi Pemecatan Secara Tak Hormat Menanti ASN Kabupaten Sampang yang Terlibat Organisasi Terlarang

ASN Kabupaten Sampang diperingatkan untuk tidak terlibat dalam organisasi yang ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah.

Penulis: Hanggara Pratama
Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNNEWS/Jeprima
Ilustrasi - Para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berafiliasi dengan organisasi terlarang maupun organisasi masyarakat (ormas) yang telah dicabut status badan hukumnya. 

Reporter: Hanggara Pratama l Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang mulai mengedarkan surat larangan mengikuti organisasi terlarang atau badan hukumnya sudah dicabut kepada para ASN di lingkungan Kabupaten Sampang, Madura, Kamis (4/2/2021).

Sebelumnya, surat untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu masih dalam tahap menunggu tanda tangan dari Sekretaris Daerah Sampang.

Namun, hari ini sudah dilakukan sehingga Pemkab Sampang melalui Bagian Organisasi mulai menyebarkannnya.

Ramalan Shio Besok Jumat 5 Februari 2021, Shio Macan Hati-hati Pengeluaran, Shio Kambing Dramatis

Ramalan Zodiak Terlengkap Jumat 5 Februari 2021, Ambisi Scorpio Tak Berujung, Sagitarius Merasa Puas

Ramalan Zodiak Cinta Jumat 5 Februari 2021, Scorpio Tulus, Cancer Jangan Buat Kisah Cinta di Kantor

Cek Penerima di e-From BRI untuk Pencairan BLT UMKM Rp2,4 Juta, Diperpanjang Sampai 18 Februari 2021

Setelah SE dengan nomor 065/031/434.032/2021 yang bersifat penting tersebut sudah diketahui oleh setiap ASN di Kota Bahari, diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan didalamnya.

Jika tetap membandel, pemerintah tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas, bahkan hingga diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf a  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kepala Bagian Organisasi, Imam Sanusi mengatakan, untuk langkah-langkah pelarangan keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang diantaranya, para ASN tidak diperbolehkan menjadi anggota atau memiliki pertalian lain dengan organisasi terlarang.

Kemudian, dilarang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang.

"Termasuk menjadi simpatisan organisasi terlarang dan atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya," ujarnya kepada TribunMadura.com.

Selain itu, tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan ASN dilarang menggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi yang dicabut status badan
hukumnya.

"Begitupun tidak dilarang menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan,afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan," pungkasnya.

Polres Pamekasan dan Pemkab Bagikan Ribuan Masker di Pusat Keramaian, Ajak Masyarakat Cegah Covid-19

Rumah Warga Sumenep Jadi Lokasi Pesta Sabu Dua Pria dan Satu Wanita, Pemiliknya Jadi Incaran Polisi

Lantang Kritik Kebijakan Jam Malam PPKM, dr.Tirta: Corona Nggak Keluar Malam Doang, Tapi 24 jam

Hati-Hati! Shio Kerbau, Shio Tikus, Shio Ular Diramal Kurang Beruntung Besok Jumat 5 Februari 2021

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved