Breaking News:

Berita Jawa Timur

PWNU Jatim Tegaskan Tolak Kebijakan Legalisasi Investasi Miras di Indonesia, Sampaikan 4 Poin Sikap

PWNU Jatim menyampaikan sikap terkait legalisasi investasi miras atau minuman keras alkohol.

id.wikipedia.org
Nahdlatul Ulama (NU) 

Reporter : Syamsul Arifin | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyampaikan sikap terkait legalisasi investasi miras atau minuman keras alkohol.

Sikap PWNU Jatim disampaikan dalam surat Nomor 851/PW/A-II/L//2021 sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tertanggal 2 Februari 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di antaranya mengatur persoalan penanaman modal untuk minuman beralkohol dengan memperbolehkan investasi minuman keras atau minuman beralkohol di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua.

Baca juga: Camat Duduksampeyan Gresik Diberhentikan, Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Kecamatan

Baca juga: 10 Kebijakan Strategis Eri Cahyadi - Armuji di Surabaya, APBD Sepenuhnya Kesejahteraan Masyarakat

Baca juga: Anak yang Bunuh Ayah Kandung Meninggal, Mengeluh Sakit Kepala usai Salat Subuh, Begini Kronologinya

Dalam surat itu, ada 4 poin sikap dari PWNU Jatim mengenai legalisasi investasi miras.

Pertama, PWNU Jatim menolak segala bentuk kebijakan yang mengarah kepada legalisasi minuman keras dan/atau minuman beralkohol yang sudah secara jelas diharamkan oleh agama dan menimbulkan kemudaratan bagi anak bangsa.

“Kedua, mendorong pemerintah agar dalam memperkuat investasi ekonomi tidak menegasikan potensi kerugian dan/atau disinsentif pada pembangunan sumber daya manusia yang berketuhanan,” kata Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar melalui surat edaran tersebut, Senin (1/3/2021).

Ketiga, mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk secara jelas, tegas, dan bijaksana menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang mengarah kepada legalisasi minuman keras dan/atau minuman beralkohol.

Keempat, menginstruksikan kepada warga nahdliyin di Jawa Timur untuk tetap menjaga situasi dan kondusivitas di lingkungan masing-masing demi ketertiban bersama, serta tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan bersama yang lebih besar,

“Demikian surat pernyataan sikap ini dibuat untuk kemaslahatan bersama,” tutupnya.

Surat ini ditujukan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI serta PBNU.

Baca juga: Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar Nyatakan Dukung Usulan Syaikhona Cholil Jadi Pahlawan Nasional

Baca juga: Jadwal Vaksinasi Covid-19 untuk Guru di Kota Blitar Ditargetkan Rampung pada Rabu 3 Maret 2021

Baca juga: Kota Pasuruan Disebut Bakal Jadi Singapuranya Jatim di Bawah Kepemimpinan Gus Ipul, Ini Alasannya

Penulis: Syamsul Arifin
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved